JAKARTA | BARATNEWS.CO – Pemerintah Aceh mengusulkan pengalihan dukungan pembangunan hunian sementara (huntara) menjadi hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.
Usulan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam pertemuan dengan pimpinan BP BUMN di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 10.00–11.30 WIB itu, Fadhlullah diterima oleh Dony Oskaria dan Tedi Bharata. Agenda diskusi difokuskan pada evaluasi progres dukungan pembangunan hunian bagi korban bencana di Aceh.
Fadhlullah menjelaskan, pada rencana awal BP BUMN menargetkan pembangunan sekitar 12 ribu unit huntara di Aceh. Namun dalam perkembangannya, pembangunan hunian sementara oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah berjalan cukup masif.
“Realisasi dukungan BP BUMN saat ini tercatat sekitar seribu lebih unit huntara. Karena itu, kami mengusulkan agar dukungan dapat diarahkan pada pembangunan huntap yang lebih permanen dan berkelanjutan,” ujar Fadhlullah.
Menurutnya, Pemerintah Aceh telah menyiapkan lokasi untuk pembangunan hunian tetap sehingga proses dapat segera dipercepat apabila skema dukungan disesuaikan.
Menanggapi usulan tersebut, Dony Oskaria menyatakan persetujuan secara prinsip. Ia menyebut pihaknya akan melakukan perhitungan dan kalkulasi kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan huntap di Aceh sebelum keputusan final diambil.
Pertemuan ini dinilai strategis dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Aceh dan BP BUMN, sekaligus memastikan penanganan pascabencana tidak berhenti pada solusi sementara, melainkan berorientasi pada penyediaan hunian permanen yang layak bagi masyarakat terdampak.
Dengan pengalihan dukungan tersebut, Pemerintah Aceh berharap percepatan pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian tempat tinggal jangka panjang bagi warga. (*)
