MEULABOH | BARATNEWS.CO – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat langkah transformasi digital dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Dokumen Pemerintah Digital (PEMDI), Kamis (16/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Parkside Meuligoe Meulaboh itu menjadi forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan digital yang terintegrasi dan berkelanjutan di lingkungan pemerintahan daerah.
Bupati Aceh Barat melalui Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Setdakab, Ruswaidi, menegaskan bahwa capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) daerah menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.
Related posts
“Indeks SPBE Aceh Barat saat ini berada di angka 2,69 dengan predikat baik. Ini menandakan bahwa arah kebijakan digital yang kita jalankan sudah berada pada jalur yang tepat,” ujar Ruswaidi.
Menurutnya, berbagai inovasi digital telah diterapkan untuk mendukung kinerja pemerintahan, mulai dari e-Kinerja, absensi digital, tanda tangan elektronik, hingga layanan pengaduan masyarakat dan pengelolaan data berbasis sistem terbuka.
Ia menilai, pemanfaatan teknologi tersebut mampu mendorong efisiensi kerja, meningkatkan disiplin aparatur, serta memperkuat transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
Namun demikian, Ruswaidi mengingatkan bahwa tantangan utama ke depan adalah memastikan seluruh sistem yang ada dapat terintegrasi dalam satu ekosistem digital yang terpadu.
“Integrasi menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data, cepat, dan tepat sasaran,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa transformasi digital bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan aset daerah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Barat, Dedi Mulyanda, menyebut FGD ini menjadi langkah awal dalam menyusun dokumen strategis menuju pemerintahan digital.
“Melalui forum ini, kita merumuskan tiga dokumen utama, yakni rencana induk SPBE, peta rencana SPBE, serta arsitektur SPBE sebagai panduan transformasi digital Aceh Barat,” jelasnya.
Ia menambahkan, peningkatan indeks SPBE tidak terlepas dari berbagai inisiatif digitalisasi yang telah dilakukan, termasuk penerapan layanan perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) dan integrasi layanan publik antar perangkat daerah.
Ke depan, pemerintah daerah juga akan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui pelatihan di bidang teknologi informasi.
“Penguatan kompetensi ASN menjadi penting agar mampu beradaptasi dengan sistem digital yang terus berkembang,” tambahnya.
FGD ini diharapkan menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
