JAKARTA | BARATNEWS.CO — Kementerian Agama menegaskan komitmennya mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat integrasi data guna memastikan penyaluran tepat sasaran, khususnya bagi santri dan siswa madrasah.
Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i menyebut, Kemenag memiliki basis penerima manfaat besar, mencapai sekitar 15,6 juta jiwa. Karena itu, pembenahan data menjadi langkah krusial agar program berjalan efektif.
“Ini kebutuhan riil di lapangan. Kami mendukung penuh agar peserta didik di madrasah dan pesantren mendapatkan asupan gizi yang lebih baik,” ujarnya dalam rapat koordinasi di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Kemenag saat ini tengah mengakselerasi kebijakan Satu Data untuk meningkatkan akurasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga lain.
Langkah ini diharapkan mampu mencegah tumpang tindih sekaligus memperkuat dasar pengambilan kebijakan. Selain itu, Kemenag mengusulkan penyederhanaan klasifikasi penerima menjadi “santri” dan “non-santri”.
Usulan ini muncul karena lebih dari 30 persen siswa madrasah juga merupakan santri yang tinggal di pesantren.
“Pendekatan ini penting agar pengukuran program lebih jelas dan tepat,” kata Syafi’i.
Ia juga menekankan perlunya pendekatan implementasi yang fleksibel, terutama bagi pesantren dengan kapasitas besar maupun keterbatasan fasilitas. Menurutnya, penguatan gizi di pesantren merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menegaskan integrasi data lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan program MBG, terutama untuk menjangkau kelompok rentan di wilayah rawan pangan dan stunting.
Hal senada disampaikan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka yang menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi menambahkan, pendekatan berbasis data akan membantu pemerintah memprioritaskan intervensi gizi secara lebih tepat.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sinergi dan kualitas data agar program MBG berjalan optimal serta tepat sasaran bagi kelompok yang paling membutuhkan. (*)
