BANDA ACEH | BARATNEWS.CO – Pemerintah Aceh mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Hari Posyandu Nasional 2026, menyusul penunjukan Aceh sebagai tuan rumah pertama kegiatan berskala nasional tersebut.
Ketua TP PKK Aceh, Marlina Muzakir, menegaskan bahwa kepercayaan tersebut harus dijawab dengan kesuksesan pelaksanaan kegiatan yang rencananya akan dihadiri Ketua Umum Posyandu, Tri Tito Karnavian.
“Ini merupakan kehormatan bagi Aceh karena menjadi daerah pertama yang menyelenggarakan Hari Posyandu Nasional. Karena itu, kita harus mampu menjadi tolok ukur bagi daerah lain,” ujar Marlina saat memimpin rapat koordinasi di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (14/4/2026).
Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan optimal dan memberikan dampak positif, baik bagi masyarakat maupun citra daerah.
Menurutnya, momentum ini juga menjadi bukti ketangguhan Aceh dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk pascabencana yang melanda sejumlah wilayah.
“Meski baru dilanda bencana, kita harus menunjukkan bahwa Aceh tetap mampu bangkit dan menyukseskan event nasional ini,” kata perempuan yang akrab disapa Kak Na tersebut.
Peringatan Hari Posyandu Nasional 2026 akan dipusatkan di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara—wilayah yang sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi cukup parah.
Kegiatan ini akan dirangkaikan dengan kampanye enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
Marlina mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan bekerja secara maksimal demi memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sukses sekaligus memperkuat peran Posyandu di tengah masyarakat.
“Ini bukan hanya tentang acara seremonial, tetapi juga upaya mempromosikan pentingnya layanan Posyandu bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah kepala satuan kerja perangkat Aceh, di antaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Iskandar, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Meutia Juliana, bersama perwakilan SKPA lainnya. (*)
