JAKARTA | BARATNEWS.CO – Masa jabatan keuchik (kepala desa) di Aceh tetap diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) berjabat selama 6 tahun. Semula, putusan ini ditetapkan berdasarkan adanya permohonan perpanjangan jabatan dari 6 tahun ke 8 tahun oleh lima kepala desa di Aceh.
MK menetapkan masa jabatan tersebut tertuang dalam putusan Nomor 40/PUU-XXIII/2025 dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang MK, Kamis (14/8/20225).
Dalam putusan itu, menyatakan menolak seluruh permohonan pengujian konstitusionalitas berdasarkan Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh).
Menurut pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah, bahwa MK telah menetapkan masa jabatan kepala desa di Aceh sesuai dengan tujuan dan kekhususan Aceh.
Guntur mengatakan berkenaan dengan masa jabatan kepala desa sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada di masyarakat dan selama tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
“Dengan demikian, berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah sejauh ini masih tetap dalam pendirian di mana pengaturan masa jabatan kepala desa in casu keuchik merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya,” kata Guntur sebagaimana dalam siaran persnya diterima, Jumat (15/8/2025).
Lebih lanjut, MK menekankan pentingnya harmonisasi antar undang-undang, khususnya dalam menindaklanjuti Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terkait perubahan UU 11/2006.
Perubahan tersebut diharapkan tidak hanya mengatur masa jabatan kepala desa, tetapi juga mencakup materi lain yang diperlukan untuk memperkuat keistimewaan Provinsi Aceh sesuai amanat Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945, guna meneguhkan keberadaan Aceh dalam bingkai NKRI.
MK mengingatkan agar perubahan UU 11/2006 memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi seluruh pihak, mengingat terdapat sekitar 1.911 kepala desa di Aceh yang masa jabatannya akan berakhir pada Desember 2025.
“Perubahan terhadap UU 11/2006 dilakukan dengan tetap memperhatikan perkembangan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sekali lagi guna meneguhkan keberadaan Aceh dalam bingkai NKRI,” tegas Guntur.
Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, MK menyatakan dalil para pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 tidak beralasan menurut hukum.
Dengan begitu, putusan jabatan kepala desa selama 6 tahun ditetapkan MK, guna menjamin dan memastikan kekhususan Aceh tetap terjaga. (*)
