MEULABOH | BARATNEWS.CO — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 dengan fokus pada peningkatan kualitas pembangunan yang merata di berbagai sektor.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Aceh Barat, Selasa (21/4/2026).
Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, menegaskan Musrenbang menjadi tahapan krusial dalam merumuskan arah pembangunan daerah, setelah melalui proses panjang mulai dari tingkat gampong hingga forum konsultasi publik.
“Seluruh usulan masyarakat yang dihimpun akan diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Aceh Barat 2025–2029,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah memaparkan sejumlah indikator makro yang menjadi dasar penyusunan RKPD 2027. Pertumbuhan ekonomi Aceh Barat pada 2025 tercatat sebesar 4,44 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,72 persen.
Meski demikian, capaian di sektor sosial menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 15,50 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,46 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,30, seiring dengan naiknya PDRB per kapita yang mencapai Rp43,42 juta.
Namun, pemerintah juga mencatat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, di antaranya meningkatnya rasio gini menjadi 0,252 yang mencerminkan ketimpangan pendapatan, serta laju inflasi yang mencapai 5,56 persen.
Plt Kepala Bapperida Aceh Barat, Wahyu Rovaldi, menyampaikan bahwa Musrenbang tingkat kabupaten bertujuan menyelaraskan usulan pembangunan dari berbagai tingkatan agar terintegrasi dengan kebijakan provinsi dan nasional.
“Forum ini menjadi wadah strategis untuk memastikan sinkronisasi program antar perangkat daerah sekaligus menetapkan prioritas pembangunan yang tepat sasaran,” jelasnya.
Dalam Musrenbang tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menetapkan enam prioritas pembangunan tahun 2027, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif, penguatan sosial budaya dan syariat Islam, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta penguatan ketahanan sosial dan peran pemuda.
Sementara itu, perwakilan Bappeda Aceh, Teuku Ahmad Dadek, turut memberikan paparan teknis terkait pentingnya perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan di tingkat provinsi maupun nasional.
Melalui Musrenbang ini, pemerintah berharap perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan. (*)
