BANDA ACEH | BARATNEWS.CO – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah SE., didampingi Sekda Aceh M. Nasir, mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar secara daring melalui Zoom di Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh, Selasa (8/9/2025).
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, membahas perkembangan inflasi, pengendalian kemiskinan, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca sejumlah aksi demonstrasi di berbagai daerah.
Dalam arahannya, Mendagri meminta kepala daerah memperkuat komunikasi dengan Forkopimda dan menjaga kondusivitas wilayah. Ia menekankan perlunya pendekatan ke masyarakat melalui tokoh berpengaruh, doa bersama lintas agama, serta penguatan program pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial.
Tito juga mengingatkan pejabat daerah agar tidak membuat acara seremonial berlebihan maupun memamerkan kemewahan.
“Kepala daerah harus tampil sederhana, low profile, dan menenangkan dalam setiap pernyataan publik,” tegas Tito.
Selain itu, Mendagri meminta seluruh kegiatan luar negeri pejabat daerah ditunda, kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing, serta mempercepat perbaikan fasilitas publik yang rusak. Ia juga mendorong pengaktifan kembali siskamling di tingkat RT/RW.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyoroti strategi terpadu penurunan kemiskinan. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional turun hingga 5 persen pada 2029 dengan rata-rata penurunan 0,86 persen per tahun.
“Tahun 2025 pemerintah mengalokasikan Rp503,2 triliun untuk perlindungan sosial, mulai dari jaminan sosial, bantuan tepat sasaran, pemberdayaan tenaga kerja, hingga penciptaan peluang usaha,” kata Muhaimin.
Ia juga mendorong pemerintah daerah memperluas akses masyarakat miskin terhadap dokumen kependudukan, meningkatkan keterampilan kerja, serta membuka akses pembiayaan bagi UMKM agar program penanggulangan kemiskinan efektif hingga tingkat desa. (*)
