MEULABOH | BARATNEWS.CO – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra, mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Aceh segera menertibkan aktivitas tambang milik Koperasi Putra Putri Aceh (KPPA).
Desakan itu muncul setelah terungkap bahwa KPPA diduga masih beroperasi meski sudah menerima surat penghentian sementara seluruh kegiatan produksi dari Dinas ESDM Aceh dengan Nomor 302.2.12.4/296 tertanggal 4 September 2023.
“Faktanya, meski sudah dilarang, KPPA masih bekerja di lapangan. Itu ilegal,” kata Edy, Minggu (14/9/2025).
Edy menjelaskan, dalam surat resmi tersebut, KPPA diwajibkan memenuhi sejumlah kewajiban administratif, mulai dari penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2023, dokumen Rencana Reklamasi (RR), dokumen Rencana Pascatambang (RPT), penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, hingga laporan kegiatan triwulanan.
Namun, menurut Edy, kewajiban itu tidak dijalankan. Padahal, ungkap Edy, bila tidak dipenuhi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) KPPA seharusnya otomatis dicabut sebagaimana diatur dalam poin ketiga surat ESDM tersebut.
GeRAK juga menilai kasus ini menyalahi Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2023. Regulasi tersebut menegaskan bahwa RKAB bersifat wajib dan menjadi dasar legalitas setiap aktivitas tambang. Tanpa persetujuan RKAB dari dinas, seluruh kegiatan dianggap ilegal sesuai Pasal 7 ayat (1).
“Artinya, kegiatan KPPA tanpa RKAB yang sah adalah praktik tambang ilegal. Kami mendesak aparat kepolisian bersama ESDM segera bertindak, jangan ada pembiaran, sebab kita khawatir akan merusak mencemari lingkungan hidup masyarakat,” tegas Edy.
Edy mengatakan, kekhwatiran ini muncul karena lemahnya tindakan pemerintah yang justru akan menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum.
Menurutnya, jika aktivitas KPPA dibiarkan sejak 2023 tanpa RKAB, hal ini juga dapat menimbulkan kesan adanya pembiaran bahkan kemungkinan intervensi kepentingan tertentu.
“Kalau tidak ditindak, hukum hanya jadi bahan dagangan. Ini early warning bagi pemerintah dan aparat,” ujarnya.
Sorotan Rekomtek dan Tambang Sungai
Selain KPPA, Edy ikut menyinggung persoalan izin teknis (Rekomtek) yang kini menjerat PT Magellanic Garuda Kencana (MGK) dalam aktivitas penambangan emas di aliran Sungai Woyla.
Ihwal PT MGK ini sebelumnya Pemkab Aceh Barat meminta MGK menghentikan operasi hingga memperoleh rekomendasi dari Balai Wilayah Sungai Sumatera I.
“Dasar penghentian perusahaan harus jelas merujuk undang-undang. Bila aturan mengharuskan adanya rekomtek, maka seluruh aktivitas tanpa dokumen wajib dihentikan,” jelas Edy.
Aktivitas diduga ilegal yang dijalankan KPPA ini, ditemukan di lapangan, bersamaan dengan adanya aktivitas pengambilan material lainnya di sejumlah titik, termasuk di wilayah Krueng (sungai) Meurebo, Kecamatan Panteu Ceurmen, dan Woyla.
“Ini bukti adanya potensi praktik ilegal di sektor galian C maupun B. Pemkab harus bertindak adil, siapapun pelakunya,” kata Edy.
GeRAK mengingatkan pemerintah daerah agar sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan penindakan tegas terhadap praktik tambang ilegal.
“Bila tidak ada tindakan nyata, kami menduga pemerintah daerah tidak menjalankan instruksi Presiden,” pungkas Edy. (*)
