JAKARTA | BARATNEWS.CO – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pemerintah pusat menetapkan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai prioritas nasional menyusul besarnya kebutuhan rumah bagi korban banjir dan longsor di Aceh.
Permintaan itu disampaikan dalam rapat bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Sosial di Kantor Kemenko PMK, Senin (23/2/2026).
Dalam paparannya, Fadhlullah menegaskan kesenjangan antara kebutuhan dan rencana pembangunan huntap masih sangat lebar. Berdasarkan data kebutuhan sesuai SK Bupati/Wali Kota (SK BNBA), total rumah rusak dan hilang di Aceh mencapai 246.484 unit. Dari jumlah tersebut, 97.936 unit masuk kategori rusak berat dan hilang.
Namun hingga 18 Februari 2026, rencana pembangunan huntap baru mencapai 9.246 unit atau sekitar 9,4 persen dari total kebutuhan. Sementara usulan dalam rencana aksi Kementerian PUPR/PKP sebanyak 21.590 unit atau sekitar 22 persen dari kebutuhan.
“Gap antara kebutuhan dan rencana pembangunan masih sangat besar. Karena itu kami memohon dukungan penuh pemerintah pusat agar percepatan pembangunan huntap di Aceh menjadi prioritas nasional,” kata Fadhlullah.
Ia mendorong agar pembangunan tidak dilakukan secara bertahap, melainkan melalui skema konstruksi paralel. Menurutnya, proses penyediaan lahan, penyusunan detail engineering design (DED), hingga pembangunan fisik perlu berjalan simultan agar waktu penanganan dapat dipangkas.
Fadhlullah juga mengusulkan penugasan langsung kepada BUMN Karya dengan pola cluster construction guna mempercepat realisasi di lapangan.
Selain percepatan fisik, ia menekankan pentingnya sinkronisasi dan penetapan satu data (single data) huntap berbasis JITUPASNA, BNBA, serta verifikasi lapangan, seiring terbitnya SK Kemendagri Nomor 300.2.8-168/2026. Data final tersebut harus menjadi dasar resmi penganggaran agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekurangan alokasi.
Dalam pertemuan itu, Pemprov Aceh juga memaparkan progres pembangunan huntap melalui skema CSR di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Di Aceh Tamiang, direncanakan pembangunan 500 unit rumah tipe 36 di Desa Tanjung Seumantoh. Sementara di Aceh Utara, ratusan unit rumah tengah dipersiapkan dengan tahapan pembersihan hingga finalisasi pembebasan lahan.
Wagub turut meminta dukungan anggaran masa transisi bagi para pengungsi yang masih bertahan di hunian sementara (huntara) maupun tenda, agar dapat segera menempati rumah permanen.
Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret percepatan pembangunan huntap, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), serta penguatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. (*)
