JAKARTA | BARATNEWS.CO – Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat seiring datangnya musim kemarau dan fenomena El Nino pada 2026.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Djamari Chaniago, di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah menegaskan bahwa upaya pencegahan menjadi kunci utama pengendalian karhutla. Penanganan tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman saat kebakaran terjadi, melainkan harus dimulai sejak tahap deteksi dini dan mitigasi risiko.
“Keberhasilan pengendalian karhutla bertumpu pada kesiapan dan langkah pencegahan sebelum api membesar, bukan semata-mata memadamkan api saat kebakaran sudah terlanjur meluas,” kata Djamari Chaniago.
Menurutnya, karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpengaruh pada ketahanan nasional, aktivitas ekonomi, kesehatan masyarakat, hingga hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga. Karena itu, seluruh pihak diminta meningkatkan koordinasi dan respons cepat di lapangan.
Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap enam provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi akibat luasnya kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa Indonesia tengah menghadapi siklus perulangan karhutla yang secara historis terjadi setiap empat tahun. Kondisi tersebut diperparah dengan prediksi musim kemarau yang datang lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Tren historis menunjukkan kita menghadapi tantangan perulangan siklus karhutla yang membutuhkan kewaspadaan ekstra. Kemarau tahun ini datang lebih cepat dan tantangannya nyata, sehingga kita tidak boleh lalai,” ujar Raja Juli Antoni.
Ia juga meminta seluruh pemegang izin konsesi kehutanan untuk meningkatkan pengawasan dan bertanggung jawab secara langsung terhadap pencegahan kebakaran di wilayah kerjanya masing-masing.
Dalam forum yang sama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa musim kemarau tahun 2026 diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang, dengan puncaknya terjadi pada Juli hingga September. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perkembangan fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran di berbagai wilayah.
Merespons proyeksi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama sejumlah pemerintah daerah menyatakan kesiapan mengerahkan personel, mengaktifkan posko siaga, serta menetapkan status Siaga Darurat Karhutla di wilayah prioritas seperti Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Sebagai bagian dari langkah operasional, pemerintah juga telah mengaktifkan Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Melalui desk tersebut, berbagai upaya pengendalian dilakukan secara terpadu mulai dari pemantauan dini, patroli pencegahan, operasi modifikasi cuaca, pemadaman darat dan udara, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Pemerintah berharap penguatan sinergi antarinstansi dapat menekan risiko karhutla sekaligus mendukung target penurunan emisi karbon nasional dalam kerangka Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. (*)
