JAKARTA | BARATNEWS.CO — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, meminta dukungan DPR RI dan pemerintah pusat untuk mempercepat kepastian alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana periode 2026–2028 guna mempercepat pemulihan masyarakat terdampak di Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan Mualem saat menghadiri rapat bersama Satgas Penanganan Bencana DPR RI di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senin (25/5/2026).
Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan turut dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PUPR Dody Hanggodo, serta sejumlah menteri dan pejabat terkait lainnya.
Dari Pemerintah Aceh hadir Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, para kepala SKPA, serta pejabat biro terkait.
Dalam rapat tersebut, Mualem menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, kementerian dan lembaga terkait, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat atas dukungan dalam penanganan bencana di Aceh.
Selain meminta percepatan anggaran rehab rekon, Mualem juga memaparkan perkembangan pemulihan infrastruktur di Aceh. Ia menyebut sebanyak 46 ruas jalan nasional telah kembali berfungsi, sementara 1.521 dari total 1.638 ruas jalan provinsi kini sudah operasional.
Untuk jembatan terdampak, kata Mualem, pemerintah melakukan penanganan melalui pemasangan jembatan Bailey, Armco, dan jembatan perintis guna menjaga konektivitas masyarakat.
Di sektor hunian, pembangunan hunian sementara (huntara) disebut telah dihuni masyarakat mencapai 94,61 persen atau sebanyak 16.716 unit. Sementara pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipercepat melalui dukungan BNPB, Polri, Kemenko Polkam, Tzu Chi, dan Kementerian PKP.
Mualem juga menyoroti penanganan sektor sumber daya air yang masih membutuhkan percepatan, terutama pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan akibat lumpur bencana guna mencegah banjir berulang saat curah hujan tinggi.
Selain itu, rehabilitasi irigasi, bendung, muara, tanggul, hingga penyediaan air bersih terus didorong melalui berbagai skema pendanaan, termasuk tambahan transfer ke daerah.
Pada sektor pertanian, rehabilitasi sawah terdampak dilaporkan telah mencapai sekitar 27 ribu hektare dari total target 35 ribu hektare.
Sementara itu, realisasi bantuan sosial, bantuan isi hunian, jaminan hidup (jadup), serta stimulan ekonomi kepada masyarakat disebut telah mencapai sekitar 98,5 persen. Program tersebut juga mencakup pemulihan ekonomi dan layanan psikososial bagi masyarakat terdampak bencana.
Menurut Mualem, Pemerintah Aceh saat ini masih memperpanjang masa transisi darurat karena sejumlah kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya tertangani, termasuk penyediaan hunian sementara dan penyelesaian pekerjaan darurat lainnya.
Namun demikian, ia menilai masa transisi yang terlalu panjang berpotensi memperlambat rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pemulihan sosial ekonomi masyarakat.
“Karena itu, Pemerintah Aceh berharap percepatan dukungan dan kepastian pelaksanaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Pemerintah Pusat agar pembangunan permanen dapat segera berjalan dan masyarakat terdampak kembali hidup normal secara layak dan berkelanjutan,” ujar Mualem. (*)
