MEULABOH | BARATNEWS.CO – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat koordinasi bersama Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat yang diikuti seluruh kepala SKPK, camat, dan keuchik secara daring dari Ruang Teuku Umar Kantor Bupati, Senin (27/10/2025). Rapat ini membahas strategi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan fiskal tahun anggaran 2026.
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, menegaskan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh. Pos anggaran perjalanan dinas, konsumsi rapat, ATK, dan biaya pemeliharaan diminta ditekan, sementara kegiatan pembangunan prioritas seperti irigasi, jalan, dan jembatan harus tetap berjalan.
“Pembangunan wajib tetap berjalan, tapi kita harus disiplin dalam penggunaan anggaran. SPPD akan tetap dipangkas 50 persen, dan setiap pengajuan perjalanan dinas, mulai dari kepala dinas, kabid, kabag, maupun camat harus mendapatkan persetujuan langsung dari Bupati,” tegas Tarmizi.
Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026, dana transfer ke daerah akan berkurang sekitar Rp94,2 miliar, sementara defisit anggaran tercatat Rp61 miliar. Karena itu, Tarmizi berharap agar defisit tahun depan tidak melebihi Rp50 miliar.
“Ibarat pedagang, minimal jangan sampai rugi,” ujarnya.
Selain efisiensi, Bupati Tarmizi mendorong seluruh jajaran memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi lokal serta penguatan sektor UMKM agar menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di tengah keterbatasan fiskal.
Ia juga menekankan pentingnya penghematan dalam penggunaan fasilitas kantor, termasuk listrik dan pendingin ruangan.
“Gunakan AC dan penerangan hanya saat diperlukan. Kita harus memulai dari hal-hal kecil agar dampaknya terasa signifikan,” imbau Tarmizi.
Dalam rakor tersebut, para keuchik dari berbagai kecamatan turut berdialog langsung menyampaikan beragam persoalan aktual di gampong, mulai dari pengelolaan dana desa, perawatan infrastruktur, koperasi merah putih, mitigasi bencana, hingga peningkatan kapasitas aparatur gampong.
Rapat koordinasi yang berlangsung interaktif itu menjadi momentum penting untuk menyatukan arah kebijakan pemerintah daerah dengan kondisi riil di lapangan, agar Aceh Barat tetap mampu melanjutkan pembangunan secara efisien, transparan, dan berkeadilan meski menghadapi keterbatasan fiskal di tahun 2026. (*)
