MEULABOH | BARATNEWS.CO – Bupati Aceh Barat, Tarmizi, bersama jajaran DPRK menggelar pertemuan informal membahas sejumlah isu krusial daerah, mulai dari tekanan fiskal hingga arah kebijakan pembangunan. Diskusi berlangsung di Pendopo Bupati, Kamis (30/4/2026) malam.
Pertemuan yang dihadiri Ketua DPRK Siti Ramazan, unsur pimpinan dewan, ketua fraksi, hingga komisi itu menjadi ruang awal menyatukan pandangan sebelum pembahasan resmi di parlemen.
Tarmizi menegaskan, kondisi keuangan daerah saat ini berada dalam tekanan sehingga pemerintah dan legislatif dituntut lebih selektif menentukan prioritas.
“Kondisi fiskal kita sedang lemah. Karena itu, setiap kebijakan harus benar-benar terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat pembangunan. Pemerintah daerah, kata dia, tengah merancang strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendekatan yang tidak membebani masyarakat.
“Kita harus kreatif mencari sumber PAD tanpa menekan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah,” tegasnya.
Salah satu isu sensitif yang mengemuka dalam diskusi adalah kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen. Tarmizi mengakui aturan tersebut berpotensi berdampak pada keberlangsungan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Ini menjadi perhatian serius. Jangan sampai P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu, menjadi korban karena keterbatasan fiskal,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tengah mengkaji berbagai skema agar tenaga P3K tetap dapat dipertahankan tanpa melanggar regulasi.
Selain persoalan fiskal, forum tersebut juga membahas sejumlah tantangan strategis daerah, termasuk efektivitas program pembangunan dan kebutuhan sinkronisasi kebijakan antara eksekutif dan legislatif.
Tarmizi menilai komunikasi informal seperti ini penting untuk mempercepat lahirnya solusi sebelum dibawa ke forum resmi.
“Diskusi seperti ini membuka ruang yang lebih cair untuk bertukar gagasan. Setelah itu baru diformalkan dalam pembahasan DPRK,” jelasnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi pijakan awal memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK dalam merumuskan kebijakan yang adaptif di tengah keterbatasan anggaran. (*)
