MEULABOH | BARATNEWS.CO — Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, secara resmi meluncurkan pengoperasian Mal Pelayanan Publik (MPP) Aceh Barat yang berlokasi di Jalan Nasional, Kota Meulaboh, Kamis (16/10/2025).
Peresmian MPP tersebut turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta perwakilan BUMN dan BUMD.
Dalam sambutannya, Bupati Tarmizi mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas hadirnya MPP yang diresmikan bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Meulaboh ke-437. Ia menyebut kehadiran MPP menjadi simbol semangat baru dalam peningkatan kualitas layanan publik di Aceh Barat.
“Kehadiran MPP ini membawa semangat baru bagi Aceh Barat. Di sinilah kita menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, dan ramah. Masyarakat cukup datang ke satu tempat untuk mengurus berbagai keperluan tanpa harus berpindah-pindah kantor,” kata Tarmizi.
Ia menjelaskan, MPP merupakan pusat pelayanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah, BUMN, BUMD, dan lembaga lainnya dalam satu atap.
“MPP Aceh Barat menghadirkan 19 instansi dan lembaga pelayanan, mulai dari layanan kependudukan, perpajakan, perizinan, pertanahan, kesehatan hingga layanan keagamaan dan zakat — semuanya bisa diakses di satu tempat,” ungkapnya.
Menurut Tarmizi, keberadaan MPP akan mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai administrasi publik tanpa perlu bolak-balik ke banyak kantor. Ke depan, pihaknya juga berencana mengembangkan sistem layanan berbasis digital untuk mendukung kemudahan akses masyarakat.
“Insyaallah ke depan kami akan mendorong penerapan layanan berbasis elektronik agar masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen cukup dari rumah tanpa harus antre panjang,” ujarnya.
Bupati Tarmizi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terwujudnya MPP Aceh Barat. Ia berpesan kepada seluruh ASN dan petugas pelayanan agar bekerja dengan ikhlas dan sepenuh hati.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. MPP harus menjadi mal yang benar-benar melayani, bukan sekadar berdiri megah tanpa makna,” tutupnya. (*)
