MEULABOH | BARATNEWS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat memberikan apresiasi khusus kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) atas keberhasilan luar biasa dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2024.
Apresiasi ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-V Masa Sidang III Tahun 2025, yang digelar pada Jumat, 11 Juli 2025 di Ruang Sidang Utama DPRK. Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRK Aceh Barat, Zulfikar, dan turut dihadiri oleh Wakil Ketua I, Azwir, Sekda Aceh Barat, Wistha Nouwar, serta para kepala OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
Dalam laporan resmi yang dibacakan Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Barat, Ahmad Yani, disebutkan bahwa secara umum pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2024 telah berjalan sesuai dengan rencana. Namun demikian, masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian serius, baik dalam hal capaian kinerja maupun pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.
Ahmad Yani secara khusus menyoroti kinerja Dinas PUPR yang dinilai sangat menonjol. Dinas tersebut berhasil merealisasikan PAD sebesar Rp357.306.080 dari target awal sebesar Rp113 juta, atau mencapai 316,20 persen. Menurutnya, capaian tersebut bukan hanya prestasi administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam mengelola potensi daerah.
“Apresiasi patut kami sampaikan kepada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat atas capaian target PAD yang sudah melampaui ekspektasi. Ini adalah contoh konkret bagaimana satu SKPK bisa bekerja dengan strategi yang terukur, disiplin, dan serius dalam mengejar target. Harapan kami, pencapaian ini menjadi inspirasi bagi dinas-dinas lainnya,” ujar Ahmad Yani di hadapan peserta sidang.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan satu dinas tidak akan cukup jika tidak diimbangi dengan perbaikan menyeluruh pada SKPK lain. Dalam catatan Banggar, masih banyak SKPK yang belum menunjukkan kinerja maksimal dalam menggali potensi PAD.
Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kemampuan daerah dalam menemukan keunggulan lokal yang bisa dimonetisasi, rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan, serta terbatasnya kapasitas SDM di beberapa instansi teknis.
Ahmad Yani menegaskan bahwa jika seluruh OPD memiliki semangat dan komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Dinas PUPR, maka kemandirian fiskal Aceh Barat bukan hanya cita-cita, tetapi akan menjadi kenyataan.
DPRK, kata Yani, siap mendukung setiap langkah inovatif yang dilakukan OPD sepanjang sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
DPRK berharap agar momentum ini menjadi titik balik bagi peningkatan PAD di semua sektor. Penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, serta keberanian dalam menggali potensi lokal akan menjadi fondasi penting dalam membangun Aceh Barat yang lebih mandiri dan berdaya saing. (*)
