BANDA ACEH | BARATNEWS.CO — Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, meninjau langsung CV Kilang Padi Meutuah Baro di Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (7/10/2025). Kunjungan ini bertujuan memastikan kualitas dan keaslian beras yang diproduksi maupun disalurkan kepada masyarakat tetap terjaga dan bebas dari praktik oplosan.
Dalam pengecekan itu, Kapolda Aceh didampingi pihak pengelola kilang padi. Ia menegaskan pentingnya pengawasan bersama terhadap rantai distribusi beras agar masyarakat memperoleh bahan pangan yang sehat, layak konsumsi, dan sesuai standar mutu nasional.
“Pangan adalah kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, Polri memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan tidak ada oknum yang bermain curang dalam proses produksi dan distribusi beras,” ujar Irjen Marzuki.
Selain memastikan kualitas beras, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto — memperkuat kemandirian ekonomi berbasis produksi dalam negeri dan memperkokoh ketahanan pangan daerah.
Kapolda menambahkan, penguatan sektor pertanian dan pangan lokal merupakan strategi penting menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, maka stabilitas keamanan pun akan lebih mudah dijaga,” kata perwira lulusan Akabri 1991 itu.
Ia juga mengapresiasi pihak pengelola CV Kilang Padi Meutuah Baro yang dinilai konsisten menjaga mutu beras serta melibatkan petani lokal dalam rantai pasoknya. Menurutnya, praktik baik seperti ini patut dicontoh oleh pelaku usaha pangan lainnya di Aceh.
Di akhir kunjungannya, Kapolda mengingatkan masyarakat agar membeli beras dari sumber terpercaya dan tidak tergiur harga murah yang tidak wajar. Polri, lanjutnya, akan terus mengawasi peredaran bahan pangan, terutama menjelang masa panen dan pergantian musim, guna mencegah kecurangan yang merugikan masyarakat.
“Sinergi semua pihak—petani, pengusaha, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum—sangat penting agar ketahanan pangan Aceh tetap kuat dan berkelanjutan,” pungkas Kapolda Aceh. (*)
