JAKARTA | BARATNEWS.CO – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan telah mengeluarkan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada tahun 2025. Menurutnya, kenaikan pajak ini tidak akan mengabaikan perlindungan pekerja atau buruh.
“Bagi pekerja atau buruh tidak diabaikan atas perlindungannya, terutama mereka yang berada di sektor padat karya maupun yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata Menaker Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (21/12/2024).
Ia menjelaskan, berkaitan dengan kenaikan pajak tersebut, pemerintah sendiri telah menyiapkan berbagai program sebagai bentuk mitigasi untuk mendukung kesejahteraan pekerja atau buruh di tengah implementasi kebijakan tersebut.
Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, kata Yassierli, amanat UU yang mengusung prinsip keadilan. Kenaikan bersifat selektif, mereka yang mampu akan membayar pajak lebih banyak dan masyarakat kurang mampu akan mendapat perlindungan penuh dari negara.
Untuk pekerja di sektor padat karya atau industri padat karya yang memiliki 200 orang tenaga kerja, maka pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.
Selain itu, bagi pekerja di sektor padat karya, juga mendapat iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan juga didiskon 50% selama enam bulan guna meringankan beban perusahaan dan pekerja.
Kemudian, bagi pekerja yang terkena PHK, pemerintah menawarkan dukungan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini meliputi manfaat tunai sebesar 60 persen flat dari upah selama lima bulan, pelatihan senilai Rp2,4 juta, serta kemudahan akses ke Program Prakerja.
“Kami ingin memastikan bahwa para pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap memiliki daya beli dan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan. Jadi kami ingin memastikan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penerimaan negara melalui pajak, tetapi juga memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada pekerja dan buruh,” jelas Yassierli.
Kebijakan dikeluarkan itu, merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.
Dengan langkah kebijakan itu pula, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pengumpulan penerimaan negara dan perlindungan sosial. (*)
