JAKARTA | BARATNEWS.CO – Pemerintah Indonesia menyatakan tengah memantau secara seksama perkembangan situasi konflik antara Kamboja dan Thailand. Pemerintah mengkhususkan patuan terkait keberadaan dan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di kedua negara tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menyatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan seluruh WNI dalam kondisi aman dan terpantau.
“Kami sebisa mungkin menghindari untuk menyampaikan pendapat yang itu berkenaan dengan politik atau kejadian di negara yang lainnya,” ujar Mensesneg, Jumat (25/7/2025).
Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi kemungkinan terburuk.
Langkah tersebut mencakup pemantauan langsung terhadap situasi di lapangan, pembukaan saluran komunikasi dengan para WNI, serta penyampaian informasi penting terkait keamanan mereka.
“Tapi, yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan warga negara yang tinggal di sana itu aman. Jika terjadi sesuatu, itu sudah kita siapkan mitigasi-mitigasinya,” ujarnya.
Mensesneg menekankan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar segala langkah mitigasi disiapkan secara matang.
Pemerintah berharap eskalasi konflik tidak meningkat lebih jauh, karena dampak dari konflik tersebut bukan hanya bersifat regional, tetapi juga berpotensi mempengaruhi situasi global, termasuk Indonesia.
“Tentunya, kita tidak berharap eskalasi akan meningkat, karena sekali lagi itu akan berdampak secara global, termasuk akan berdampak ke negara kita,” tegas Mensesneg.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali memanas menyusul bentrokan bersenjata di wilayah perbatasan yang disengketakan pada Kamis (24/7),yang menewaskan belasan orang.
Konflik yang telah berlangsung selama hampir satu abad ini kini mengalami eskalasi serius. Thailand menutup perbatasannya, sementara Kamboja memutuskan hubungan diplomatik dengan menuduh Thailand menggunakan kekuatan berlebihan.
Situasi itu dilatarbelakangi konflik perbatasan kedua negara dimulai sejak Juni 2008 akibat sengketa terhadap Kuil Preah Vihear yang terletak antara distrik Kantharalak di provinsi Sisaket dan distrik Choam Khsant di provinsi Preah Vihear. Thailand mengklaim demarkasi belum selesai untuk wilayah luar kuil. (*)
