JAKARTA | BARATNEWS.CO – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa biro humas pemerintah harus lebih dari sekadar penyampai informasi. Menurutnya, di era disrupsi digital dan banjir informasi, humas harus menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi publik dan melawan disinformasi yang semakin masif.
“Kita tidak bisa hanya reaktif, sekadar merespons ketika isu sudah berkembang liar. Kita harus proaktif, membangun narasi yang solid dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sejak awal,” tegas Meutya saat membuka Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah bertema Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Digital (Pusdiklat Kemkomdigi) Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Menkomdigi Meutya Hafid menekankan bahwa sinergi antar humas pemerintah bukan sekadar kerja sama teknis, melainkan strategi nasional dalam mengelola narasi publik.
Ia menganalogikan kerja humas dengan tim sepak bola. Jika tidak ada koordinasi, strategi, dan eksekusi yang tepat, maka kekalahan dalam pertarungan opini publik tidak bisa dihindari.
“Kita tidak boleh membiarkan kebijakan pemerintah kalah oleh hoaks dan narasi liar yang dimainkan oleh segelintir pihak. Humas harus bersatu, satu suara, dan memastikan kebijakan pemerintah dipahami dengan baik oleh masyarakat,” katanya.
Menurut Meutya, perang narasi ini semakin kompleks dengan perkembangan teknologi digital. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube kini menjadi medan pertempuran utama.
Berdasarkan survei Katadata Insight Center (2022), 73 persen pengguna internet di Indonesia mengakses informasi melalui media sosial.
Sementara survei IDN Research Institute (2025) menyebutkan 43 persen Millennial dan Gen-Z lebih percaya informasi yang mereka dapat dari media sosial dibandingkan media konvensional.
“Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara lama. Humas pemerintah harus lebih kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan pola konsumsi informasi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menkomdigi menegaskan bahwa akses terhadap informasi yang benar bukan hanya kebutuhan, tetapi hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang.
“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar. Jika ada yang menyebarkan informasi yang salah, kita tidak boleh diam. Kita harus lawan bersama-sama,” tandasnya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memiliki tenaga komunikasi yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.
“Komunikasi itu bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi bagian dari strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang bagus pun bisa gagal dipahami masyarakat,” ujarnya.
Menkomdigi Meutya Hafid dan Hasan Nasbi sepakat bahwa dengan sinergi yang kuat antar humas pemerintah pusat dan daerah, maka ruang komunikasi publik yang positif dapat terwujud.(*)
