BANDA ACEH | BARATNEWS.CO – Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta pemerintah pusat mempercepat pemulihan sektor pertanian dan infrastruktur dasar yang hingga kini masih terdampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh.
Permintaan itu disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi dan evaluasi penanganan pemulihan pascabencana di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).
Dalam forum yang turut dihadiri para kepala daerah terdampak bencana tersebut, Gubernur yang akrab disapa Mualem menegaskan bahwa sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat masih belum tertangani secara optimal meski bencana telah berlalu sekitar enam bulan.
Menurutnya, sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang paling membutuhkan perhatian. Banyak areal persawahan yang belum dapat kembali difungsikan akibat kerusakan infrastruktur pendukung, terutama jaringan irigasi.
“Yang paling urgen masalah sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tak terjadi luapan banjir saat hujan datang,” kata Mualem.
Selain sawah dan irigasi, kondisi sungai di berbagai daerah juga dinilai perlu segera ditangani. Pendangkalan dan kerusakan alur sungai dikhawatirkan kembali memicu banjir ketika intensitas hujan meningkat.
Mualem menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“InsyaAllah kita kerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh, ini tugas kita agar penanganan sempurna, guna membangun yang sudah rusak dan hilang,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyoroti kondisi perekonomian Aceh yang masih menghadapi tekanan inflasi cukup tinggi. Ia berharap pemerintah pusat turut memberikan perhatian terhadap stabilitas ekonomi daerah di tengah proses pemulihan pascabencana.
Dalam kesempatan tersebut, Fadhlullah juga memaparkan realisasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh yang telah mencapai sekitar 45 persen. Ia mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat penyerapan anggaran guna mendukung pemulihan dan pembangunan daerah.
“Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana otsus Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini,” kata Fadhlullah.
Menanggapi berbagai persoalan yang disampaikan Pemerintah Aceh, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut hasil analisis Satgas Nasional menunjukkan kondisi pemulihan di Aceh terus mengalami kemajuan.
Dari total 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor, sebanyak 10 daerah disebut telah kembali berfungsi normal. Pemerintah pusat juga terus melakukan pendampingan terhadap daerah yang masih dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Dari hasil analisis tim satgas nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang fungsional. Kami juga sudah menyiapkan dukungan anggaran untuk percepatan pemulihan,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp371 miliar untuk mendukung rehabilitasi sektor pertanian, termasuk perbaikan lahan sawah dan jaringan irigasi yang terdampak bencana.
Selain itu, Tito menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung keberlanjutan pembangunan Aceh, termasuk memperjuangkan skema dana otonomi khusus agar tetap mampu menjadi instrumen percepatan pembangunan dan pemulihan daerah.
“Oleh sebab itu, dana TKD yang sudah dikembalikan pada tahun ini dapat digunakan segera dan dihabiskan untuk berbagai program pemulihan bencana agar usulan anggaran tahun berikutnya dapat berjalan lancar,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri wakil dari 18 pemerintah kabupaten/kota terdampak bencana serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait yang terlibat dalam percepatan pemulihan pascabencana di Aceh. (*)
