MEULABOH | BARATNEWS.CO – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai mempercepat langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir yang melanda wilayah tersebut pada November 2025. Fokus percepatan dilakukan melalui sinkronisasi data infrastruktur dan penataan kawasan terdampak.
Hal itu terlihat saat Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil SH, mendampingi Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) RI, Dr Drs Imran, yang juga tergabung dalam Tim Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera, saat melakukan peninjauan di Desa Jambak, Kecamatan Pante Ceureumen, Senin (11/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Imran menegaskan dirinya mendapat mandat langsung dari Menteri Dalam Negeri untuk mengoordinasikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Pak Mendagri menugaskan saya untuk memastikan percepatan data infrastruktur, mulai dari jembatan, jalan, DAS, irigasi, hingga pembangunan hunian sementara dan hunian tetap,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan lahan pembangunan hunian tetap (Huntap) yang harus dipastikan clear and clean sebelum diajukan ke kementerian terkait. Hal ini dinilai krusial agar proses pembangunan tidak terhambat di tahap administrasi.
Selain itu, Imran turut menyoroti pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang menurutnya tetap dalam kondisi utuh tanpa pemotongan di wilayah terdampak, termasuk Aceh.
Dalam kesempatan itu, ia juga mendorong agar posko darurat bencana kembali diaktifkan. Menurutnya, posko tersebut memiliki peran penting dalam konsolidasi data dan kebutuhan lapangan pascabencana.
“Di lapangan masih ada yang belum tertangani optimal, termasuk normalisasi daerah aliran sungai yang sementara dilakukan dengan anggaran terbatas dari kabupaten. Ini perlu perhatian serius karena musim hujan bisa meningkatkan risiko,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur penghubung antar desa di Kecamatan Pante Ceureumen yang dinilai membutuhkan perbaikan segera agar mobilitas masyarakat kembali normal.
Sementara itu, Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM menyampaikan bahwa Desa Jambak menjadi salah satu wilayah dengan dampak banjir paling parah di wilayahnya. Karena itu, kawasan tersebut menjadi prioritas kunjungan dan penanganan Satgas pusat.
“Penanganan di Jambak menjadi perhatian karena dampaknya cukup besar. Kita juga diminta mempercepat cetak sawah baru, namun saat ini masih menunggu penyelesaian SID oleh Balai di Medan bersama tim Universitas Teuku Umar,” kata Tarmizi.
Ia menegaskan, jika kewenangan anggaran cetak sawah dapat langsung ditransfer ke daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat siap mempercepat pelaksanaan di lapangan.
“Prinsipnya kita siap eksekusi jika seluruh proses administrasi dan anggaran sudah clear. Yang penting percepatan pemulihan pascabencana bisa segera dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Pemerintah daerah memastikan seluruh arahan dan catatan dari Satgas akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh Barat. (*)
