ACEH UTARA | BARATNEWS.CO – Putra daerah Aceh Utara, Syarif Maulana, mendesak pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk segera menuntaskan berbagai persoalan yang masih dihadapi korban banjir di Kabupaten Aceh Utara. Menurutnya, masyarakat sudah terlalu lama menunggu realisasi bantuan dan kepastian pemulihan pascabencana yang terjadi sekitar enam bulan lalu.
Syarif menilai keberhasilan rehabilitasi pascabencana tidak dapat diukur dari banyaknya program yang diumumkan kepada publik, melainkan dari sejauh mana masyarakat terdampak mampu kembali hidup secara layak, aman, dan memiliki kepastian terhadap masa depan mereka.
“Korban banjir tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya meminta hak-haknya dipenuhi. Sudah saatnya pemerintah membuktikan komitmennya melalui tindakan nyata dan keberpihakan kepada masyarakat yang hingga kini masih berjuang keluar dari dampak bencana,” kata Syarif dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).
Ia menegaskan, alasan pendataan maupun verifikasi seharusnya tidak lagi menjadi alasan yang terus disampaikan kepada masyarakat. Pasalnya, rentang waktu enam bulan dinilai cukup untuk menyelesaikan berbagai proses administrasi yang dibutuhkan dalam penyaluran bantuan kepada korban.
“Masyarakat tidak membutuhkan alasan, melainkan kepastian. Enam bulan sudah berlalu, sementara kebutuhan hidup terus berjalan dan kondisi ekonomi warga terdampak semakin berat,” ujarnya.
Selain menyoroti lambannya penyaluran bantuan, Syarif juga menyinggung kerusakan hunian sementara (huntara) di Kecamatan Langkahan akibat hujan dan angin yang terjadi pada 2 Juni 2026. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya fasilitas yang belum layak untuk ditempati masyarakat korban banjir.
Ia meminta pemerintah segera menyelesaikan pencairan Dana Jatah Hidup (Jadup), Dana Tunggu Hunian (DTH), serta mempercepat bantuan rehabilitasi rumah yang hingga kini masih dinantikan oleh banyak warga terdampak.
“Masyarakat sudah cukup bersabar. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, BPBD, BPBA, BNPB, dan seluruh pihak terkait harus segera menunjukkan langkah konkret agar proses pemulihan benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar menjadi janji yang terus berulang,” tegasnya.
Syarif berharap seluruh instansi terkait dapat mempercepat langkah rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga warga yang terdampak banjir dapat kembali menjalani kehidupan secara normal serta memperoleh hak-hak mereka secara penuh. (*)
