MEULABOH | BARATNEWS.CO – Dua tahun pascabanjir besar 20 November 2023 yang merusak jembatan gantung di Cot Manggie, pembangunan tak kunjung terealisasi. Hingga akhir Februari 2026, akses utama warga—terutama pelajar, masih belum pulih.
Kondisi tersebut kembali disorot oleh Wahana Generasi Aceh (Wangsa). Organisasi itu mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat segera merealisasikan pembangunan Jembatan Cot Manggie pada 2026, setelah sebelumnya sempat dijanjikan masuk rencana tahun 2025.
Ketua Wangsa, Jhony Howord, menilai lambannya penanganan infrastruktur tersebut sulit diterima. Menurutnya, hingga kini belum terlihat tanda-tanda pekerjaan fisik maupun kepastian jadwal pelaksanaan.
“Sudah lebih dua tahun anak-anak harus bertaruh keselamatan setiap pagi untuk bisa bersekolah. Jangan sampai harus ada korban dulu baru ada tindakan,” kata Jhony, Jumat (28/2/2026).
Bagi warga, jembatan itu bukan sekadar fasilitas umum. Ia merupakan akses vital bagi siswa dari tingkat SD hingga SMA untuk mencapai sekolah. Saat debit sungai meningkat, aktivitas belajar kerap terganggu. Dalam kondisi terpaksa, sebagian pelajar tetap menyeberang menggunakan perahu dengan risiko arus deras.
Wangsa mengingatkan, isu jembatan tersebut pertama kali mereka angkat pada Agustus 2024. Saat itu, pemerintah daerah menyampaikan rencana pembangunan akan direalisasikan pada 2025. Namun hingga kini, belum ada kejelasan anggaran maupun tahapan pekerjaan.
“Kalau ini prioritas, mestinya ada transparansi. Anggaran tersedia atau tidak? Mulai kapan? Selesai kapan? Itu yang ditunggu masyarakat,” ujarnya.
Jhony juga menyinggung konsistensi komitmen pemerintah daerah yang kerap menempatkan pendidikan sebagai sektor prioritas. Ia menilai, komitmen tersebut harus dibuktikan melalui kebijakan nyata di lapangan.
“Komitmen diuji pada tindakan. Akses dasar menuju sekolah saja belum terjamin, bagaimana kita bicara kualitas pendidikan?” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan potensi implikasi hukum apabila kondisi berisiko tersebut terus dibiarkan tanpa langkah konkret. Dalam prinsip tata kelola pemerintahan, keselamatan masyarakat dan pelayanan dasar merupakan tanggung jawab kepala daerah.
“Jika risiko sudah diketahui dan tidak segera ditangani, tentu publik berhak mempertanyakan pertanggungjawabannya,” ujar Jhony.
Bagi masyarakat Cot Manggie, jembatan tersebut adalah penghubung antara rumah dan sekolah, sekaligus simbol harapan masa depan anak-anak mereka. Desakan kini kembali menguat agar pembangunan tidak lagi tertunda. (*)
