MEULABOH | BARATNEWS.CO – Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, SH, menghadiri Rapat Paripurna ke-VIII Masa Sidang ke-III DPRK Aceh Barat dalam rangka pembahasan dan penetapan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Barat, Selasa (21/10/2025). Dalam sambutannya, Said Fadheil menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Barat atas kerja keras dalam menyiapkan dokumen perencanaan keuangan tersebut.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan pikiran dan tenaga, sehingga agenda penting ini dapat terselesaikan dengan baik, sesuai mekanisme dan jadwal yang disepakati bersama,” ujar Said Fadheil.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menyerahkan dokumen KUA dan PPAS kepada DPRK yang kemudian mendapat tanggapan positif sebagai pedoman penyusunan APBK Aceh Barat Tahun 2026.
Dalam proyeksi keuangan yang disampaikan, Pendapatan Daerah ditaksir mencapai Rp1,319 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp1,381 triliun, dan Pembiayaan Daerah senilai Rp61,57 miliar.
Said menegaskan, arah pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor produktif guna meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), memperluas lapangan kerja, serta menurunkan angka kemiskinan.
“Arah kebijakan pembangunan tahun depan difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, yang menjadi penggerak utama ekonomi rakyat,” jelasnya.
Ia juga memaparkan sejumlah target makro ekonomi daerah tahun 2026, di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,10–6,00 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,00–5,30 persen, Indeks Gini 0,220–0,230, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76,17–76,90, serta tingkat kemiskinan diturunkan menjadi sekitar 15 persen. Sementara laju inflasi dijaga stabil di kisaran 2,5–3,5 persen.
“Kami optimistis dengan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK, arah pembangunan tahun 2026 dapat berjalan efektif, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Aceh Barat,” katanya. (*)
