MEULABOH | BARATNEWS.CO – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAk) Aceh Barat, Edi Syahputra, meminta Pemerintah Aceh segera bersikap tegas terkait kemandirian energi listrik di Aceh. Ia menilai, meski memiliki sejumlah pembangkit listrik berkapasitas besar, Aceh belum mandiri dalam pemenuhan kebutuhan listrik.
“Kita harap Pemerintah Aceh mampu menjadikan Aceh mandiri dengan energi listrik. Jangan sampai memiliki banyak pembangkit, tapi pasokan energi masih tidak maksimal,” kata Edi kepada Baratnews.co, Kamis (2/10/2025).
Edi juga mendesak PLN Aceh untuk terbuka terkait jumlah energi listrik yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kondisi blackout yang terjadi baru-baru ini menunjukkan adanya kejanggalan, meski Aceh telah memiliki PLTU 1, 2, 3, dan 4, serta PLTMG dengan total kapasitas sekitar 558 MW.
“Kalau dilihat dari industri di Aceh, seharusnya kita surplus energi. Tapi faktanya, ketika ada gangguan satu pembangkit, seluruh Aceh bisa gelap gulita,” ujarnya.
Sebab itu Edi menilai, kebijakan interkoneksi listrik Aceh–Sumatera Utara membuat kebutuhan listrik Aceh tidak terpenuhi. Bahkan, Edi menduga Aceh hanya dijadikan lumbung energi bagi Sumut, sementara kebutuhan listrik di daerah sendiri justru tersendat.
“Pemerintah harus mengevaluasi dan meminta PLN tidak lagi memberlakukan sistem interkoneksi dengan Sumut. Jangan sampai energi yang kita produksi justru diatur daerah lain,” tegas Edi. (*)
