GAZA | BARATNEWS.CO – Otoritas Palestina (PA) pada hari Selasa (12/11/2024) melontarkan tuduhan serius terhadap Tentara Pertahanan Israel (IDF), yang diduga mengizinkan kelompok-kelompok bersenjata di Gaza untuk menjarah truk-truk bantuan kemanusiaan yang datang ke wilayah tersebut.
Tuduhan ini muncul di tengah krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza akibat blokade yang diperketat selama beberapa bulan terakhir.
Menurut pernyataan resmi dari PA, IDF dikabarkan tidak hanya membiarkan aksi penjarahan oleh geng bersenjata, tetapi juga menuntut “jatah” atau biaya dari hasil penjarahan tersebut. Ismail Thawabteh, kepala kantor media pemerintah Gaza, mengatakan bahwa pasukan Israel memberikan izin atau perlindungan kepada kelompok bersenjata untuk mencuri truk bantuan dan barang-barang yang dibawanya, sementara pada saat yang sama mengenakan biaya atas “izin” tersebut.
“IDF menghalangi petugas polisi Palestina dan perusahaan keamanan swasta yang mencoba mengamankan truk bantuan, bahkan mengancam akan menargetkan mereka,” ujar Thawabteh, sebagaimana dilaporkan Anadolu dan RNTV.
Dalam keterangannya, PA menuduh Israel sengaja menciptakan kondisi yang membuat warga Palestina di Gaza menderita kelaparan, serta menggambarkan strategi ini sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk mencegah pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut. Beberapa polisi Palestina dan petugas keamanan swasta yang mencoba melindungi truk bantuan telah menjadi korban serangan militer Israel dalam beberapa insiden sebelumnya.
Kondisi Kemanusiaan di Gaza Semakin Memburuk
Krisis kemanusiaan di Gaza semakin memperburuk keadaan. Serangan militer Israel yang terus berlanjut sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan lebih dari 43.600 warga Palestina tewas, sementara lebih dari 98.000 lainnya terluka. PBB telah memperingatkan tingkat kelaparan yang sangat parah di wilayah tersebut, dengan peringatan khusus dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang menyebut kelaparan di Gaza sebagai situasi yang “tidak dapat ditoleransi.”
Bulan lalu, Guterres menegaskan bahwa pengungsian yang tinggi dan pembatasan aliran bantuan menyebabkan krisis pangan yang mengancam ribuan jiwa. Saat ini, banyak truk bantuan kemanusiaan yang terjebak di luar Gaza utara, yang sudah lebih dari sebulan tidak menerima pasokan makanan, air, atau obat-obatan dari luar.
**Usulan Penutupan Gaza Utara dan Penggunaan Kelaparan Sebagai Senjata**
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan tengah memeriksa proposal untuk menutup jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza utara, sebuah langkah yang akan membuat ratusan ribu warga yang terjebak di sana terancam kelaparan. Proposal tersebut, yang dikemukakan oleh sekelompok pensiunan jenderal Israel, berencana untuk mengklasifikasikan semua warga Gaza utara sebagai “kombatan,” yang artinya pasukan Israel diperbolehkan menembak mereka. Selain itu, warga Gaza utara akan dilarang mengakses makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar, bahkan setelah pasukan Israel mengancam untuk menembak siapa pun yang mencoba keluar dari wilayah tersebut.
Sejak serangan militer Israel diperluas ke Gaza utara pada Oktober lalu, lebih dari 400.000 warga Palestina terjebak dalam kondisi yang semakin terisolasi. Tidak ada truk bantuan yang diperbolehkan masuk ke Gaza utara sejak 30 September, yang menyebabkan kelaparan semakin meluas di wilayah tersebut.
**Kelompok HAM Peringatkan Potensi Pelanggaran Hukum Internasional**
Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengingatkan bahwa strategi yang diterapkan Israel dapat melanggar hukum internasional, yang melarang penggunaan makanan sebagai senjata atau pemindahan paksa warga sipil. Tindakan ini juga merupakan bagian dari kasus genosida yang sedang diajukan terhadap Israel di Mahkamah Internasional, terkait dengan serangan brutal di Gaza yang sudah berlangsung lebih dari setahun.
Philippe Lazzarini, kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), menyatakan bahwa hanya sekitar 100 orang yang berhasil melarikan diri dari Gaza utara dalam beberapa hari terakhir. Namun, mayoritas warga memilih untuk tetap tinggal di tempat yang mereka kenal, meskipun mereka tahu bahwa tidak ada tempat aman di wilayah tersebut.
“Semua orang takut dengan rencana tersebut. Kami tahu bahwa jika kami pergi, kami tidak akan pernah diizinkan kembali. Lebih baik mati di sini,” kata Jomana Elkhalili, seorang pekerja bantuan Palestina yang tinggal di Kota Gaza.
Sementara itu, dalam pertemuan tertutup di parlemen Israel, Netanyahu dikabarkan mengatakan bahwa rencana tersebut mungkin akan diterapkan ke wilayah Gaza lainnya jika terbukti efektif. Sejumlah analis menyebutkan bahwa strategi ini bisa menjadi contoh bagi Israel untuk melanjutkan kebijakan serupa di wilayah selatan Gaza, di mana ratusan ribu warga Palestina saat ini tinggal di kamp-kamp pengungsi.
Situasi yang Semakin Berat
Dengan situasi yang semakin memprihatinkan, para pemimpin dunia dan organisasi internasional mendesak agar bantuan kemanusiaan segera diperbolehkan masuk ke Gaza tanpa hambatan, dan agar Israel mengakhiri kebijakan blokade yang telah membuat warga Palestina di Gaza semakin menderita. Namun, dengan adanya laporan bahwa sebagian dari rencana Israel sudah mulai dilaksanakan, nasib jutaan warga Palestina di Gaza semakin terancam.
