JAKARTA | BARATNEWS.CO — Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2026 kepada masyarakat yang berhak. Penyaluran berlangsung sejak 10 April hingga Juni 2026 dengan mengacu pada data kesejahteraan keluarga.
Masyarakat kini dapat mengecek status penerimaan bansos secara mandiri melalui layanan digital resmi yang disediakan pemerintah. Proses pengecekan cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP.
Pemerintah menyiapkan dua kanal utama, yakni melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id serta aplikasi “Cek Bansos” yang tersedia di perangkat ponsel.
Dalam sistem penyaluran, Kemensos menggunakan metode pengelompokan desil untuk menentukan prioritas penerima. Sistem ini membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi.
Kelompok desil 1 hingga 4, yang merepresentasikan lapisan masyarakat dengan kondisi ekonomi terendah, menjadi prioritas utama penerima bantuan. Program yang disalurkan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
Penilaian desil dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, seperti kondisi tempat tinggal, pekerjaan, tingkat pendidikan, hingga kepemilikan aset keluarga.
Kemensos menegaskan bahwa status desil bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti kondisi terbaru masyarakat. Oleh karena itu, warga yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan pembaruan melalui aplikasi maupun pemerintah setempat.
Untuk melakukan pengecekan melalui situs resmi, masyarakat dapat mengikuti langkah berikut:
– Akses laman cekbansos.kemensos.go.id
– Masukkan NIK sesuai KTP
– Isi kode captcha yang tersedia
– Klik “Cari Data”.
Sementara itu, pengecekan melalui aplikasi dapat dilakukan dengan cara:
– Unduh aplikasi “Cek Bansos” di ponsel
– Buka aplikasi dan pilih menu cek bansos
– Masukkan NIK sesuai KTP
– Klik “Cari Data”.
Jika terdaftar sebagai penerima, sistem akan menampilkan informasi lengkap, mulai dari nama, kategori desil, hingga periode penyaluran bantuan.
Melalui sistem digital ini, pemerintah mendorong transparansi serta memastikan bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran. (*)
