MEULABOH | BARATNEWS.CO – Tarmizi memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tingkat Kabupaten Aceh Barat, Rabu (8/4/2026), di Aula Teuku Umar Setdakab setempat.
Dalam arahannya, Tarmizi menegaskan bahwa pembaruan DTSEN menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah.
“Data yang akurat adalah kunci utama dalam menentukan kebijakan yang efektif. Karena itu, pemutakhiran DTSEN harus dilakukan secara serius, cepat, kolaboratif, dan berkelanjutan,” tegas Tarmizi.
Rakor tersebut dihadiri berbagai unsur lintas sektor, mulai dari Wakil Bupati, jajaran Asisten Setdakab, kepala SKPK, Badan Pusat Statistik Aceh Barat, perwakilan BPJS Kesehatan Meulaboh, para camat, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Kehadiran berbagai pihak ini dinilai menjadi bukti kuatnya komitmen bersama dalam membangun satu data sosial ekonomi yang terpadu.
Tarmizi juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perangkat desa, instansi vertikal, serta pendamping sosial di lapangan. Menurutnya, kerja kolektif menjadi satu-satunya cara untuk memastikan tidak ada masyarakat yang berhak menerima bantuan namun terlewat akibat kesalahan data.
“Ini momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga kita benar-benar memiliki data yang mutakhir, akurat, dan terintegrasi,” ujarnya.
Ia optimistis, kualitas DTSEN yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan efektivitas program pembangunan sekaligus mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Aceh Barat.
Sementara itu, Kepala BPS Aceh Barat, Devi Indriastuti, memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menata data sosial ekonomi. Ia bahkan menyebut daerah tersebut sebagai salah satu yang paling progresif di Aceh dalam hal pemutakhiran data.
“Sejauh yang kami amati, Aceh Barat menunjukkan keseriusan luar biasa dalam menyelaraskan DTSEN secara sistematis, terstruktur, dan terintegrasi,” ungkap Devi.
Menurutnya, upaya yang dilakukan Aceh Barat dapat menjadi contoh praktik baik bagi daerah lain. Ia juga menegaskan kesiapan BPS untuk terus mendukung, baik melalui penguatan statistik sektoral maupun pendampingan teknis, guna memastikan kualitas data yang dihasilkan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.
Dengan koordinasi lintas sektor yang semakin solid, Aceh Barat dinilai selangkah lebih maju dalam mewujudkan tata kelola data yang modern dan akuntabel, sekaligus memastikan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berpihak pada masyarakat. (*)
