BANDA ACEH | BARATNEWS.CO — Pemerintah Aceh menyambut kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifah Fauzi, dalam rapat koordinasi bersama jajaran Pemerintah Aceh yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Jumat (7/11/2025).
Kegiatan itu merupakan bagian dari Program Ruang Bersama Indonesia yang diinisiasi Kementerian PPPA untuk memperkuat ekosistem perlindungan perempuan dan anak melalui kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Aceh menegaskan komitmen untuk terus memperkuat layanan pendampingan dan perlindungan bagi perempuan serta anak, termasuk penguatan kelembagaan UPTD PPPA, peningkatan kualitas pendampingan korban, serta penerapan perspektif gender dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.
“Perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab kita bersama — pemerintah, aparat hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga keluarga,” demikian sambutan Gubernur Aceh yang dibacakan Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Syakir.
Menurut Gubernur, perempuan dalam kultur Aceh menempati posisi penting sebagai pilar sosial yang membentuk karakter masyarakat. Karena itu, kerja kolaboratif antar lembaga menjadi kunci dalam menciptakan ruang hidup yang aman, ramah, dan berkeadilan bagi semua warga, terutama kelompok rentan.
Program Ruang Bersama Indonesia disebut sejalan dengan nilai-nilai masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi musyawarah dan kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan sosial. Melalui forum koordinasi tersebut, Pemerintah Aceh berharap standar layanan perlindungan dapat diperkuat hingga ke tingkat kabupaten/kota.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh atas upaya penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak yang telah berjalan. Ia menilai sejumlah langkah yang ditempuh Aceh telah menunjukkan perkembangan positif.
“Kami menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota yang terus berupaya memberikan layanan yang lebih baik bagi perempuan dan anak,” ujar Menteri Arifah.
Dalam rapat tersebut, Menteri PPPA juga memaparkan sejumlah capaian dan aspek yang perlu terus diperbaiki untuk memastikan perlindungan yang lebih komprehensif di seluruh wilayah Aceh.
Turut hadir mendampingi Menteri, Deputi Pemenuhan Hak Anak Pribudiarta Nur Sitepu serta Staf Khusus Menteri PPPA Ariza Agustina. Dari pihak Pemerintah Aceh tampak Kepala Dinas PPPA Aceh Meutia Juliana beserta jajaran SKPA dan utusan kabupaten/kota. (*)
