BANDA ACEH | BARATNEWS.CO – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia memprioritaskan Aceh dalam program penanganan dan mitigasi bencana. Ia menilai, Aceh sebagai daerah khusus memiliki sejarah panjang dan kondisi geografis yang memerlukan perhatian lebih.
Permintaan tersebut disampaikan Fadhlullah dalam Rapat Koordinasi Kebencanaan se-Aceh yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, pada Selasa (28/10/2025). Rapat ini dihadiri Kepala BNPB RI, Suharyanto, bersama jajaran Deputi, Forkopimda, Bupati/Wali Kota se-Aceh, serta Kepala BPBD kabupaten/kota.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kepala BNPB atas berbagai program bantuan untuk Aceh, namun kami rasa masih perlu ditingkatkan lagi khusus untuk Aceh,” ujar Fadhlullah.
Ia berharap kehadiran Kepala BNPB di Aceh membawa angin segar untuk tahun 2026, dengan adanya peningkatan program bantuan penanganan dan penanggulangan bencana dari pemerintah pusat.
Menurut Fadhlullah, Aceh layak menjadi prioritas nasional bukan hanya karena statusnya sebagai daerah khusus, tetapi juga karena kontribusi sejarahnya bagi Indonesia. “Aceh adalah daerah modal, berjasa besar bagi republik ini—mulai dari sumbangan pesawat, emas untuk Monas, hingga peran Radio Rimba Raya bagi kemerdekaan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menegaskan bahwa Aceh memang termasuk daerah rawan bencana dan menjadi perhatian utama pihaknya. “Semua klaster bencana di Indonesia juga terjadi di Aceh. Karena itu, Aceh menjadi prioritas. Kami hadir di sini karena sangat mencintai Aceh dan ingin membantu,” ucap Suharyanto.
Ia menjelaskan, Aceh berpotensi mengalami berbagai bencana seperti gempa bumi, banjir, longsor, abrasi pantai, kebakaran hutan, hingga tsunami dan letusan gunung api. Untuk itu, BNPB menyiapkan sejumlah program mitigasi, termasuk pembentukan pusat edukasi kesiapsiagaan tsunami bekerja sama dengan Pemerintah Jepang.
Selain itu, BNPB juga akan memperkuat Early Warning System (EWS) yang terkoneksi dengan pusat data daerah (Pusdalops) untuk mendeteksi potensi bencana lebih dini. “Kami juga menyediakan bantuan sumur bor di daerah rawan kekeringan, untuk mengantisipasi gagal panen,” katanya.
Suharyanto menambahkan, sejak 2021 hingga 2024 BNPB telah menyalurkan dana siap pakai sebesar Rp16,01 miliar untuk penanganan bencana di Aceh, serta bantuan logistik dan peralatan senilai Rp32,6 miliar sejak 2023 hingga 2025.
“Tahun ini, ada sembilan kabupaten/kota dan Pemerintah Aceh yang akan menerima dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Saat ini prosesnya sedang berjalan di Kementerian Keuangan,” ungkapnya.
Ia juga membuka kesempatan bagi daerah lain untuk mengajukan usulan dana hibah serupa dengan memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan.
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Aceh dan BNPB dalam memperkuat sinergi menghadapi potensi bencana di wilayah Serambi Mekkah itu. (*)
