BANDA ACEH | BARATNEWS.CO – Pemerintah Aceh akan menyurati Presiden RI Prabowo Subianto guna mendorong percepatan hilirisasi minyak dan gas (migas) dari Blok Andaman di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Langkah tersebut diharapkan mampu menjadikan potensi migas Aceh sebagai penggerak pertumbuhan industri dan ekonomi daerah.
Keputusan itu merupakan hasil rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (25/6/2026). Rapat digelar untuk membahas strategi pemanfaatan cadangan migas Blok Andaman agar memberikan nilai tambah melalui pengembangan industri hilir di Aceh.
Surat yang akan dikirim Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) kepada Presiden Prabowo berisi usulan agar hilirisasi migas Blok Andaman diprioritaskan di KEK Arun Lhokseumawe. Kawasan tersebut telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029.
Rapat turut dihadiri Asisten II Setda Aceh T. Robby Izra, Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh Zaini, Kepala Dinas ESDM Aceh Asnawi, Kepala BPMA Nasri Djalal, sejumlah staf khusus gubernur, pakar migas, serta guru besar Universitas Syiah Kuala (USK).
Guru Besar USK, Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, menilai langkah Pemerintah Aceh menyurati Presiden merupakan keputusan yang tepat. Menurutnya, hilirisasi akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian daerah melalui lahirnya industri baru berbasis migas.
Dalam pembahasan rapat terungkap bahwa gas dari Blok Andaman selama ini lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan listrik. Padahal, gas tersebut juga dapat diolah menjadi metanol dan hidrogen yang memiliki nilai ekonomi tinggi, termasuk sebagai bahan baku program biodiesel nasional.
Selain menghasilkan gas, Blok South Andaman juga diperkirakan memproduksi sekitar 7.500 barel kondensat per hari. Kondensat tersebut dapat diolah menjadi nafta, kerosin, hingga gasoline yang dibutuhkan industri petrokimia dan kilang minyak.
“Jika berbagai industri hilir ini dapat dibangun di Aceh, dampaknya akan sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Jasman.
Selain menyurati Presiden, rapat juga memutuskan mengundang Mubadala Energy dan SKK Migas ke Aceh guna memperoleh penjelasan rinci terkait rencana pengembangan lapangan gas Blok Andaman.
Akademisi USK, Prof. Dr. Izarul Machdar, mengatakan pemerintah daerah perlu mengetahui secara langsung skema pengembangan lapangan gas tersebut agar dapat menyusun langkah strategis dalam mendukung hilirisasi.
Sementara itu, Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, mengungkapkan hingga kini Pemerintah Aceh belum menerima dokumen resmi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman dari SKK Migas.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal. Menurutnya, pihak BPMA telah mengajukan permintaan dokumen tersebut kepada SKK Migas, namun hingga kini belum memperoleh tanggapan.
Menutup rapat, Sekda Aceh M. Nasir menegaskan terdapat dua keputusan utama yang disepakati, yakni Gubernur Aceh akan mengirim surat kepada Presiden Prabowo agar migas Blok Andaman menjadi pendorong hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe, serta mengundang Mubadala Energy dan SKK Migas ke Aceh untuk membahas rencana pengembangan proyek secara lebih komprehensif.
Usai rapat, Sekda langsung meminta Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh menyiapkan konsep surat gubernur dengan mengacu pada seluruh hasil pembahasan yang telah disepakati peserta rapat. (*)
