MEULABOH | BARATNEWS.CO — Masa pemulihan pascabencana banjir bandang yang melanda Aceh pada November 2025 lalu hingga kini masih terus berlangsung. Khususnya di Kabupaten Aceh Barat, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi masih menjadi fokus utama pemerintah setempat bersama berbagai pihak terkait.
Data kerusakan dan kerugian pada sejumlah sektor akibat bencana hidrometeorologi di Aceh Barat menembus angka fantastis, yakni Rp1,29 triliun. Hal itu diketahui Baratnews berdasarkan catatan dalam dokumen resmi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi.
Angka total kerusakan dan kerugian tersebut mencuat ke publik di tengah kondisi daerah yang mengalami dampak cukup berat, namun belum masuk dalam prioritas penerima anggaran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) pascabencana.
Tidak masuknya Aceh Barat sebagai daerah penerima TKD memicu reaksi keras dari masyarakat dan membuat warga berang. Isu ini terus menjadi perbincangan, termasuk di kalangan kepala desa (keuchik) wilayah terdampak yang secara tegas menyuarakan penolakan terhadap penetapan prioritas oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
Informasi yang diterima Baratnews, Rabu (22/4/2026), menyebutkan terdapat tiga desa yang mengalami kerusakan paling parah, yakni Desa Sikundo, Lawet, dan Jambak di Kecamatan Pante Ceureumen. Di wilayah ini, sektor infrastruktur seperti jalan dan jembatan, serta lahan pertanian dan perumahan, mengalami kerusakan berat hingga hilang akibat terjangan banjir.
Kepala Desa Jambak, Lainiadi, kepada Baratnews, Selasa (21/4/2026), di lokasi terdampak, mengungkapkan sekitar 61 rumah tertimbun lumpur dengan ketinggian mencapai satu meter, enam rumah rusak parah, dan tiga rumah lainnya hilang total disapu banjir, sehingga warga terpaksa mengungsi di hunian sementara (huntara).
Selain itu, kantor desa, tempat pengajian anak, serta enam ruang sekolah dasar hilang tanpa jejak.
“Kalau untuk jalan memang tidak bisa diakses lagi, panjang ruas jalan yang terputus itu ada 350 meter. Ada empat titik lagi, jalan menuju Sikundo rusak parah, per titik kerusakan sekitar 350 hingga 400 meter. Terus jembatan gantung Jambak-Canggai juga tidak bisa digunakan lagi, irigasi dan sawah warga lebih dari 50 hektare rusak parah,” kata Lainiadi.
Ia menjelaskan, jalan yang sebelumnya sempat diperbaiki kembali rusak saat air sungai meluap. Jalan yang telah ditimbun tersebut kerap tergenang sehingga tidak dapat dilalui. Akses utama kemudian dialihkan melalui lahan milik warga dengan sistem pinjam pakai, namun kini akses tersebut juga telah dilarang untuk dipakai oleh pemilik lahan.
Menurutnya, besarnya dampak kerusakan yang dirasakan masyarakat tidak memberikan alasan bagi warga dan pemerintah desa untuk menerima keputusan tersebut. Mereka mendesak agar Aceh Barat dimasukkan dalam prioritas penerima anggaran TKD guna mempercepat pemulihan di berbagai sektor terdampak.
“Ini masih di Desa Jambak, belum desa-desa lain yang juga terdampak parah. Berapa besar kerusakan dan kerugiannya, coba turun langsung ke desa kami dan lihat kondisinya. Harapan kami kepada Pemerintah Aceh, agar Aceh Barat diperlakukan sama seperti daerah lain yang terdampak, jangan ada perbedaan,” tegasnya.
Berdasarkan catatan, berbagai sektor mengalami kerusakan dan kerugian yang mencapai Rp1,29 triliun, meliputi sektor perumahan dengan nilai kerusakan rumah berat, sedang, dan ringan sebesar Rp123,9 miliar.
Sementara itu, sektor infrastruktur mengalami dampak paling signifikan dengan total kerusakan dan kerugian mencapai Rp910,84 miliar, yang tersebar pada jalan dan jembatan, jaringan irigasi, serta fasilitas umum lainnya.
Di sektor sosial, dampak kerusakan dan kerugian juga terbilang besar. Pada bidang pendidikan tercatat sebesar Rp7,744 miliar, sementara sektor kesehatan mencapai Rp5,677 miliar.Dampak
Dampak tersebut tersebar di puluhan desa pada sejumlah kecamatan, di antaranya Sungai Mas, Pante Ceureumen, Woyla Timur, Panton Reu, Woyla, Arongan Lambalek, dan Woyla Barat. (*)
