MEULABOH | BARATNEWS.CO — Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan status Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam rapat gugus tugas yang digelar di Aula Cut Nyak Dhien Bapperida, Selasa (31/3/2026).
Saat ini, Aceh Barat masih berada pada kategori Pratama. Pemerintah daerah pun menargetkan kenaikan level minimal ke kategori Madya, bahkan menuju Nindya pada evaluasi tahun 2026 oleh pemerintah pusat.
“Evaluasi ini menjadi momentum penting. Kita harus memperkuat sinergi lintas sektor dan memastikan seluruh indikator terpenuhi dengan data yang valid,” ujar Said.
Ia menekankan, keberhasilan peningkatan status KLA sangat bergantung pada peran aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari penyusunan kebijakan ramah anak hingga penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan.
“Setiap capaian harus terukur dan bisa dibuktikan. Tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, tetapi harus terkoordinasi,” tegasnya.
Dengan waktu persiapan yang tersisa sekitar satu bulan, Said memastikan akan melakukan pengawasan intensif terhadap seluruh proses persiapan.
Ia bahkan berencana memantau langsung progres kegiatan melalui koordinasi digital guna memastikan seluruh tahapan berjalan optimal.
“Waktunya sangat singkat. Kita harus bergerak cepat dan fokus agar hasilnya maksimal,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan meraih peningkatan status KLA akan menjadi bukti bahwa upaya bersama pemerintah daerah mampu memberikan dampak nyata bagi pemenuhan hak anak.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh tahapan, mulai dari evaluasi mandiri hingga verifikasi lapangan, harus dipersiapkan secara matang.
“Data harus valid, indikator terpenuhi, dan program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas DP3AKB Aceh Barat Mulyani menyampaikan bahwa saat ini Aceh Barat masih berada pada kategori Pratama, sehingga diperlukan penguatan koordinasi antaranggota gugus tugas.
Ia menjelaskan bahwa proses penilaian KLA meliputi evaluasi mandiri, verifikasi administrasi, hingga peninjauan ulang oleh tim pusat.
“Rapat ini penting untuk mengidentifikasi kendala, memperbaiki kekurangan, dan memastikan semua indikator perlindungan anak terpenuhi,” jelasnya.
Pemerintah Aceh Barat pun optimistis dapat meningkatkan status KLA pada tahun 2026 melalui kerja kolaboratif dan terarah. (*)
