“Pengawasan orang asing tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan sinergi, kolaborasi, dan pertukaran informasi yang berkesinambungan antaranggota TIMPORA agar setiap potensi pelanggaran dapat dideteksi dan ditindaklanjuti secara cepat,...

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan seluruh peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang mengikuti pemeriksaan urine dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen daerah dalam...

Rapat dipimpin Ketua Panitia Pelaksana, Muhammad Nazar Ahadi, dan dihadiri para koordinator bidang yang bertanggung jawab terhadap berbagai aspek pelaksanaan kegiatan, mulai dari tempat acara, protokoler, undangan, akomodasi, transportasi, hingga...

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mendorong lahirnya wirausaha baru yang mandiri dan berdaya saing melalui penguatan sumber daya manusia serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.

Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengungkapkan bahwa dampak bencana hidrometeorologi yang melanda berbagai wilayah Aceh memiliki tingkat kerusakan yang sangat luas, bahkan melampaui cakupan wilayah terdampak tsunami Aceh tahun 2004.

Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menegaskan bahwa Aceh merupakan daerah yang aman dan kondusif bagi investasi. Karena itu, ia meminta berbagai keraguan terkait aspek keamanan yang kerap dikaitkan...

Keputusan itu ditetapkan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan mendapat persetujuan seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat.

LANA akan menyampaikan surat resmi kepada Kepala BNN dan Kapolri sebagai bentuk dorongan agar dilakukan langkah-langkah yang lebih terukur dalam membongkar jaringan peredaran narkoba hingga ke tingkat pemasok dan pengendali.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Aceh untuk memperkuat pelaksanaan syariat Islam sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan daerah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara cepat, terpadu, profesional, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban.