BANDA ACEH | BARATNEWS.CO — Ketua DPR Aceh, Zulfadli, menandatangani pernyataan sikap berisi tujuh tuntutan massa aksi yang berunjuk rasa di halaman Gedung DPR Aceh (DPRA), Senin (1/9/2025) sore.
Namun sebelum membubuhkan tanda tangan, Zulfadli sempat meminta agar ditambahkan poin terkait pemisahan Aceh dari pusat.
Dalam aksi tersebut, Zulfadli yang akrab disapa Abang Samalanga, didampingi sejumlah anggota DPR Aceh serta Kapolda Aceh Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah, menerima massa dan mendengarkan orasi mereka.
Massa kemudian menyerahkan pernyataan sikap yang berisi tujuh poin tuntutan untuk ditandatangani.
Setelah membacakan seluruh tuntutan, Zulfadli sempat melontarkan pernyataan agar massa menambahkan satu poin lagi terkait isu pemisahan Aceh.
“Ataupun minta poin satu lagi, pisah aja Aceh dengan pusat. Kau tulis biar aku teken,” ucap Zulfadli di hadapan massa.
Pernyataan tersebut tidak direspons dengan penambahan poin oleh massa. Akhirnya, Zulfadli tetap menandatangani dokumen pernyataan sikap yang disodorkan tanpa perubahan.
“Kami atas nama DPR Aceh bersama rakyat Aceh menolak lima batalion,” ujarnya sebelum meninggalkan lokasi.
Sementara itu, di lokasi terlihat massa aksi yang datang dari berbagai kalangan membawa bendera bulan bintang.
Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya reformasi total DPR RI dan DPR Aceh, reformasi Polri dan menghentikan tindakan represif terhadap pengunjuk rasa, menolak pembangunan 5 batalyon di Aceh, tuntaskan pelanggaran HAM, tuntaskan pertambangan yang bermasalah di Aceh.
“Pembangunan batalyon teritorial bukan solusi atas persoalan Aceh. Aceh memiliki trauma masa lalu yang hingga kini belum sepenuhnya pulih. Stop militerisasi, hormati semangat perdamaian MoU Helsinki, dan junjung tinggi supremasi sipil,” tegas Koordinator Lapangan aksi, Misbah, dalam orasinya.
Massa juga menolak wakil rakyat yang dinilai anti-demokrasi dan pro-oligarki.
“Kami menuntut reformasi total DPR RI dan DPR Aceh. Hapus budaya korup, perbaiki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tolak wakil rakyat yang anti-demokrasi dan pro-oligarki,” katanya. (*)
