MEULABOH | BARATNEWS.CO – Langkah progresif untuk mempercepat pemenuhan hak sipil dan kesehatan warga, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan menggelar kegiatan percepatan penerbitan dokumen bagi bayi baru lahir, selasa (3/6/2025).
Kegiatan ini dipandu oleh Plt Kepala Disdukcapil Aceh Barat, Evi Darni, dan Plt Kepala Dinas Kesehatan, Cut Hasanudin, serta dihadiri oleh perwakilan BPJS Kesehatan.
Fokus utamanya adalah memastikan setiap bayi yang lahir, baik di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta, langsung mendapatkan empat dokumen penting, yaitu Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Ini adalah bentuk nyata dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak dasar anak sejak hari pertama kelahiran,” ujar Evi Darni.
Salah satu terobosan penting dari kegiatan ini adalah adanya kesepakatan bersama antarinstansi yang menyatakan bahwa ibu yang baru melahirkan tidak perlu lagi direpotkan dengan proses pengurusan dokumen. Semua persyaratan akan dikumpulkan oleh bidan penolong persalinan dan diserahkan kepada Petugas Penghubung (PIC) Disdukcapil ujar Evi
Ia menjelaskan, setelah dokumen lengkap diproses, Disdukcapil akan menerbitkan KK, Akta Kelahiran, dan KIA, yang kemudian diserahkan kembali kepada bidan serta PIC dari BPJS Kesehatan. BPJS kemudian akan langsung mendaftarkan bayi sebagai peserta aktif jaminan kesehatan.
“Kolaborasi ini memudahkan masyarakat dan menjamin bahwa setiap anak lahir telah terlindungi secara administratif maupun secara kesehatan,” ungkap Evi.
Informasi lengkap terkait alur layanan dan dokumen dapat diakses melalui layanan online Disdukcapil atau melalui grup WhatsApp “Antar JKN” yang menjadi saluran komunikasi efektif antara faskes dan instansi terkait.
Inisiatif ini diharapkan menjadi contoh pelayanan publik yang responsif dan humanis, serta memperkuat sinergi lintas sektor demi kesejahteraan masyarakat Aceh Barat. (*)
