MEULABOH | BARATNEWS.CO – Gubernur Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar (UTU), Fuadi, meminta pemerintah mengedepankan aspek kelestarian lingkungan dan aspirasi masyarakat dalam menyikapi rencana investasi pertambangan di kawasan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya.
Menurutnya, setiap kebijakan investasi yang menyangkut kawasan dengan nilai ekologis tinggi harus melalui proses yang transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, serta kelompok sipil.
“Pemerintah harus membuka ruang dialog yang seluas-luasnya. Jangan sampai kebijakan yang diambil hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi jangka pendek, sementara risiko yang akan ditanggung masyarakat dan lingkungan berlangsung dalam jangka panjang,” ujar Fuadi dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).
Ia menegaskan, mahasiswa pada prinsipnya tidak menolak investasi maupun pembangunan. Namun, investasi yang masuk ke Aceh harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin muncul di kemudian hari.
“Kami mendukung pembangunan dan investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Akan tetapi, pemerintah dan pihak terkait tidak boleh mengabaikan potensi dampak lingkungan serta aspirasi masyarakat yang hidup dan bergantung pada kawasan tersebut,” katanya.
Fuadi menilai Beutong Ateuh merupakan kawasan strategis yang memiliki fungsi ekologis penting. Selain menjadi wilayah penyangga lingkungan, kawasan tersebut juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonomi dan sosialnya pada keberlanjutan sumber daya alam.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Pemerintah Aceh, dan seluruh pihak terkait untuk memastikan setiap proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kajian yang komprehensif.
Menurutnya, berbagai kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat terkait potensi kerusakan lingkungan, berkurangnya kualitas sumber daya air, hingga ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem harus menjadi perhatian serius sebelum keputusan strategis diambil.
“Berbagai masukan, kritik, dan aspirasi masyarakat harus benar-benar didengar. Pemerintah perlu mempertimbangkan seluruh kajian yang ada agar kebijakan yang dihasilkan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan,” ujarnya.
Sebagai representasi mahasiswa di lingkungan FISIP UTU, Fuadi menegaskan pihaknya akan terus mengawal isu tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan pelaksanaan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
Ia menilai gerakan mahasiswa tidak boleh dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan sebagai upaya memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.
“Jika berbagai masukan, kritik, dan suara masyarakat terus diabaikan, maka jangan salahkan mahasiswa apabila mengambil sikap sesuai peran dan tanggung jawabnya sebagai agen perubahan dan pengawal kepentingan rakyat,” tegasnya.
Fuadi menambahkan, mahasiswa akan selalu berdiri bersama masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan lingkungan.
“Kami berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat Beutong Ateuh. Lingkungan yang terjaga adalah warisan bagi masa depan dan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan sesaat,” pungkasnya. (*)
