BARATNEWS.CO — Indonesia akan memimpin Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) yang berlangsung pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026 di Jenewa.
Momentum itu menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya Indonesia memimpin sidang Dewan HAM sejak badan tersebut dibentuk pada 2006.
Dilansir ANTARA, Jumat (20/2/2026), Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa menyampaikan bahwa sidang akan diawali dengan segmen tingkat tinggi pada 23—25 Februari 2026.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada hari pertama. “Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa yang juga menjabat Presiden Dewan HAM PBB, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, akan membuka secara resmi Sidang Tingkat Tinggi tersebut,” demikian PTRI Jenewa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/2/2026).
Dalam forum tersebut, sejumlah isu tematis akan menjadi pembahasan utama, antara lain pencegahan sunat perempuan, promosi budaya damai, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, serta perlindungan hak anak.
Selain agenda tematis, Dewan HAM PBB juga akan membahas kerja sama teknis dan penguatan kapasitas dengan sejumlah negara mitra seperti Ukraina, Haiti, dan Republik Afrika Tengah. Perkembangan situasi HAM di Afghanistan, Sudan, dan Palestina turut menjadi perhatian dalam sidang kali ini.
Sidang ke-61 berlangsung bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, di tengah dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari ketegangan geopolitik hingga tekanan finansial terhadap sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.
PTRI Jenewa menegaskan, di bawah kepemimpinan Indonesia, Dewan HAM PBB akan tetap menjalankan mandatnya secara konsisten dengan menjaga ruang dialog yang inklusif dan memperkuat kerja sama internasional demi pemajuan HAM yang setara bagi semua pihak.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia mengusung tema “Presidensi untuk Semua”. Tema ini mencerminkan komitmen untuk membangun lembaga HAM yang inklusif, menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif, serta memperkuat kolaborasi sebagai fondasi perlindungan hak asasi manusia.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga akan mendorong penguatan akses anak terhadap makanan bergizi, sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menegaskan bahwa pemenuhan hak pangan dan perlindungan hak anak merupakan bagian esensial dari agenda HAM sekaligus investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan. (*)
