Inspektorat Aceh Barat Temukan Dugaan Pemalsuan Dokumen Dana Desa Rp182 Juta
“Dari hasil konfirmasi ke pihak bank, terbukti bahwa dokumen yang sah adalah yang telah divalidasi, sedangkan yang lainnya diduga dipalsukan,” kata Doni.
Read more“Dari hasil konfirmasi ke pihak bank, terbukti bahwa dokumen yang sah adalah yang telah divalidasi, sedangkan yang lainnya diduga dipalsukan,” kata Doni.
Read morePenerapan WFH tersebut mengacu pada sejumlah regulasi nasional dan daerah, di antaranya Kementerian PANRB melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026, serta kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri dan Surat Edaran...
Read morePenerapan SE tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN dalam mendukung percepatan transformasi tata kelola pemerintahan.
Read moreRifqi Maulana mengatakan, kondisi di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak warga terdampak yang hingga kini masih bertahan di tenda-tenda darurat, sementara pemulihan ekonomi berjalan lambat.
Read moreSerikat Aksi Peduli Aceh resmi mengajukan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Aceh selaku atasan PPID, menyusul penolakan permintaan informasi publik oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.
Read more“Semoga Bapak Presiden berkenan meresmikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya setelah pembangunan rampung,” ujar TRK.
Read more“Modus penyamaran dalam kemasan minuman ini merupakan upaya untuk mengelabui petugas. Namun berhasil kami ungkap berkat koordinasi lintas instansi,” jelas Eko.
Read moreBadan Pengawas Obat dan Makanan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia mengambil langkah tegas terhadap peredaran ilegal gas dinitrogen monoksida (N₂O) yang dijual bebas secara daring dengan merek Baby Whip.
Read more“Meskipun berbagai tantangan ekonomi, sosial dan lingkungan telah kita hadapi bersama, Pemkab Aceh Barat tetap berupaya maksimal dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat,” kata Tarmizi.
Read more“Data yang akurat adalah kunci utama dalam menentukan kebijakan yang efektif. Karena itu, pemutakhiran DTSEN harus dilakukan secara serius, cepat, kolaboratif, dan berkelanjutan,” tegas Tarmizi.
Read more