MEULABOH | BARATNEWS.CO – Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil, menghadiri penutupan Sidang Paripurna II Masa Sidang DPRK Aceh Barat Tahun 2025 digelar dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 di ruang rapat paripurna DPRK Aceh Barat, Selasa (6/5/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Said Fadheil menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjunjung tinggi konstitusi serta prinsip akuntabilitas dan transparansi publik.
“Meski berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan kita hadapi bersama, Pemkab Aceh Barat tetap berupaya maksimal dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat,” kata Said Fadheil di hadapan para anggota dewan.
Said menyebutkan, salah satu capaian membanggakan adalah keberhasilan Aceh Barat meraih posisi tiga besar terbaik se-Aceh dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2024 dengan nilai 83,30 dan kategori A.
Selain itu, nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) daerah juga meningkat menjadi 70,09 dengan kategori BB pada akhir April 2025.
“Capaian ini mencerminkan keseriusan kita dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kesehatan, dan keuangan daerah,” tambah Said.
Menanggapi rekomendasi DPRK, Said menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti berbagai masukan guna menyempurnakan pelaksanaan pembangunan ke depan.
Said juga menegaskan bahwa kritik dan saran dari setiap fraksi akan menjadi acuan penting dalam pengambilan kebijakan dan langkah strategis selanjutnya.
Menurutnya, kunci utama keberhasilan pembangunan terletak pada sinergi antara eksekutif dan legislatif. “Kerja sama ini harus terus diperkuat sebagai bentuk komitmen kita dalam menjawab aspirasi dan kebutuhan seluruh masyarakat Aceh Barat,” ujarnya.
Sementara itu, Ramli SE dari Fraksi PAN, meminta pemkab lakukan penempatan SDM ASN sesuai disiplin ilmu masing-masing.
Ia juga mengapresiasi program keagamaan yang aktif digalakkan oleh pemerintah daerah, seperti salat berjamaah di setiap instansi.
Meski demikian, Ramli dalam sidang tersebut ikut menyoroti pentingnya optimalisasi pelayanan kesehatan termasuk penempatan dokter di fasilitas layanan.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya menjaga tapal batas antara Nagan Raya dan Aceh Barat serta memperkuat pengelolaan aset dan perizinan daerah. (*)
