JAKARTA | BARATNEWS.CO – Kasus kekerasan seksual yang terjadi di RSUP Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, dan melibatkan seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dari Universitas Padjadjaran (Unpad), memicu reaksi keras dari pemerintah. Peristiwa tersebut dianggap mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Brian Yuliarto, menegaskan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan, terlebih dalam ruang akademik dan pelayanan publik.
“Peristiwa ini mencederai rasa keadilan, martabat, kemanusiaan, dan kepercayaan publik,” ujarnya dalam konferensi pers bertajuk Upaya Bersama Pembenahan PPDS di RSUP Hasan Sadikin dan Universitas Padjadjaran, Senin (21/4/2025).
Pemerintah, kata Brian, mengecam keras kejadian tersebut dan meminta penanganan tegas dari berbagai sisi, baik akademik, administratif, maupun hukum.
Ia menekankan bahwa kekerasan seksual bukan semata persoalan individu, melainkan juga alarm sistemik terhadap sistem pendidikan profesi kedokteran di Indonesia.
Dalam pernyataannya, Brian juga mengapresiasi langkah cepat Universitas Padjadjaran yang telah memberhentikan pelaku dalam waktu 24 jam setelah pengakuan resmi. Investigasi internal pun disebut telah dilakukan untuk mendalami peran dan tanggung jawab semua pihak terkait.
“Ini adalah ujian bagi sistem kita, tugas kita bersama adalah memastikan sistem ini dapat diperbaiki,” tegas Brian.
Ia menambahkan, pemerintah mendorong perubahan sistem pendidikan kedokteran agar lebih bermartabat, aman, dan berkualitas untuk semua peserta didik.
Kementerian juga tengah menyusun pedoman pencegahan kekerasan dalam dunia pendidikan kedokteran, melalui pembentukan komite khusus. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat aspek preventif dalam menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan.
Brian menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan layanan klinik.
“Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas dan tanpa kompromi dalam menangani persoalan ini,” ujarnya. (*)
