JAKARTA | BARATNEWS.CO – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) mendorong terbangunnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan gas di Wilayah Kerja (WK) South Andaman agar mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Aceh.
Fungsionaris DPN PERMAHI, Rifqi Maulana, S.H., menilai potensi gas South Andaman yang diperkirakan mencapai lebih dari 8 triliun kaki kubik (trillion cubic feet/TCF) harus menjadi momentum kebangkitan industri daerah melalui pengembangan hilirisasi dan penciptaan nilai tambah di Aceh.
Menurut Rifqi, langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang meminta agar pengolahan gas dilakukan melalui fasilitas darat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun merupakan upaya strategis untuk memastikan manfaat sumber daya alam dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Aceh.
“Keberadaan infrastruktur yang sudah tersedia di KEK Arun merupakan aset strategis yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Pengolahan gas di darat akan membuka peluang investasi baru, mendorong tumbuhnya industri turunan, memperluas lapangan kerja, serta menghidupkan kembali kawasan industri yang selama ini menjadi kebanggaan Aceh,” ujar Rifqi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6/2026).
Ia menegaskan, pengelolaan sumber daya alam saat ini tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi nasional, tetapi juga harus mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah penghasil.
Menurutnya, Aceh tidak boleh kembali mengalami situasi di mana kekayaan sumber daya alam melimpah, namun manfaat ekonominya justru lebih banyak dinikmati di luar daerah. Karena itu, pengembangan WK South Andaman harus menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi jangka panjang Aceh.
Rifqi juga mengapresiasi komitmen Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang selama ini menekankan pentingnya keterlibatan daerah dalam pengelolaan sektor energi dan migas nasional. Ia berharap semangat tersebut dapat diwujudkan dalam pengembangan proyek strategis South Andaman.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis antara penggunaan fasilitas terapung atau fasilitas darat. Yang diperjuangkan adalah bagaimana gas South Andaman dapat menjadi penggerak industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, dan menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Aceh,” tegasnya.
Karena itu, DPN PERMAHI mendesak Menteri ESDM untuk membuka ruang dialog yang konstruktif terhadap aspirasi Pemerintah Aceh terkait pengelolaan gas South Andaman. Menurut Rifqi, komunikasi yang baik akan membantu menemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus kebutuhan pembangunan daerah.
DPN PERMAHI berharap pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, SKK Migas, BPMA, dan para investor dapat membangun kesepahaman bersama agar pengelolaan gas South Andaman tidak hanya menjadi proyek energi nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Aceh.
“Gas South Andaman harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi Aceh. Pengelolaannya harus berpihak pada kepentingan rakyat, memperkuat industrialisasi daerah, dan menjadi warisan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang,” pungkasnya. (*)
