BARATNEWS.CO — Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan kritik keras terhadap Mahkamah Agung AS setelah lembaga tersebut membatalkan sebagian besar kebijakan tarif global yang selama ini menjadi tulang punggung agenda ekonominya.
Dalam pernyataan di Gedung Putih, Trump menyebut putusan tersebut sebagai langkah yang memalukan dan menuding sejumlah hakim sebagai “aib bagi negara”.
Ia bahkan menilai keputusan itu tidak patriotik dan bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat.
“Mereka sangat tidak patriotik dan tidak setia pada konstitusi kita,” ujar Trump, seperti dilaporkan Bloomberg, Sabtu (21/2/2026).
Mahkamah Agung sebelumnya memutuskan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan undang-undang kekuasaan darurat federal untuk memberlakukan tarif resiprokal secara global.
Kebijakan tersebut mencakup bea masuk terhadap berbagai negara yang oleh pemerintahan Trump diklaim sebagai respons atas isu perdagangan fentanil dan ketidakseimbangan dagang.
Putusan tersebut diambil dengan komposisi mayoritas, termasuk dua hakim yang diangkat Trump pada masa jabatan pertamanya, yakni Neil Gorsuch dan Amy Coney Barrett.
Meski membatalkan dasar hukum tarif global tersebut, Mahkamah belum memutuskan soal kemungkinan pengembalian dana (refund) kepada para importir. Jika pengadilan tingkat bawah mengabulkan pengembalian secara penuh, nilainya diperkirakan bisa mencapai 170 miliar dolar AS — lebih dari separuh total penerimaan negara dari kebijakan tarif itu.
Dampak Ekonomi dan Langkah Lanjutan
Pejabat Gedung Putih menyatakan pemerintah akan mencari instrumen hukum lain untuk mempertahankan kebijakan tarif. Namun, opsi tersebut dinilai lebih kompleks dan berpotensi menghadapi pembatasan lebih ketat, baik dari sisi cakupan maupun durasi penerapan.
Secara ekonomi, putusan Mahkamah Agung berpotensi memangkas lebih dari separuh rata-rata tarif efektif Amerika Serikat. Analisis Bloomberg Economics sebelum putusan memperkirakan bahwa jika kebijakan tersebut dibatalkan secara luas, tarif efektif AS dapat turun dari 13,6% menjadi sekitar 6,5%.
Bagi Trump, tarif bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan bagian dari strategi geopolitik dan industri nasional. Ia berulang kali menegaskan bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk menarik kembali industri manufaktur ke Amerika Serikat, menekan negara lain dalam negosiasi perdagangan, serta mendorong komitmen investasi asing bernilai miliaran dolar.
“Negara-negara asing yang telah memanfaatkan kita selama bertahun-tahun sangat gembira. Mereka menari di jalanan, tetapi mereka tidak akan menari lama,” kata Trump.
Putusan ini menjadi tantangan besar bagi strategi ekonomi Trump dan membuka babak baru perdebatan antara cabang eksekutif dan yudikatif terkait batas kewenangan presiden dalam kebijakan perdagangan internasional. (*)
