MEULABOH | BARATNEWS.CO – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Barat Selatan Aceh lakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRK Aceh Barat, Senin (1/9/2025).
Aksi yang sejak awal berlangsung damai itu berakhir ricuh setelah beberapa permintaan massa tak dipenuhi pihak legislatif. Aksi ini dimulai sekira pukul 14.00 WIB.
Di lokasi, terlihat jelas para demonstran datang dengan membawa spanduk, poster, serta berorasi secara bergantian.
Korlap aksi sekaligus Presiden Mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU), Putra Rahmat, mengatakan pihaknya telah menyampaikan enam tuntutan kepada DPRK Aceh Barat.
“Ada enam tuntutan sudah kami serahkan ke pihak DPRK, tapi beberapa tuntutan kami tak diterima oleh mereka,” ungkap Rahmat kepada wartawan.
Ketegangan mulai meningkat ketika massa meminta Ketua DPRK Aceh Barat turun langsung menemui mereka, serta mengizinkan mahasiswa masuk ke ruang rapat paripurna.
“Memang ada 18 anggota DPRK yang datang menemui kami. Kawan-kawan ingin agar ketua DPRK sendiri yang hadir. Selain itu, kami juga minta diizinkan masuk ruang paripurna, tapi tidak diberi izin,” ujar Rahmat.
Situasi memanas sekitar pukul 15.44 WIB. Massa mulai meneriakkan yel-yel “masuk, masuk, masuk!” di depan gedung DPRK, menuntut akses.
Aksi dorong-mendorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian pun tak terhindarkan. Bentrokan pecah, hingga aparat akhirnya memukul mundur massa menggunakan gas air mata dan dua unit water cannon.

Hingga pukul 18.00 WIB, suasana di lokasi kian tidak terkendali. Asap gas air mata mengepul di udara, sementara massa terpaksa mundur ke jalanan sekitar kompleks gedung DPRK.
Meski sempat ricuh, Rahmat menegaskan tidak ada korban jiwa maupun penahanan terhadap mahasiswa.
“Informasi yang kami terima tidak ada korban jiwa, dan tidak ada juga kawan-kawan kami yang ditahan polisi. Namun, kami tetap menegaskan agar seluruh tuntutan kami dilaksanakan. Jika tidak, aksi akan terus berlanjut,” kata Rahmat.
Adapun enam tuntutan yang disampaikan Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Barat Selatan Aceh meliputi:
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
- Mendesak lembaga yudikatif mengevaluasi total lembaga legislatif dan eksekutif se-Indonesia.
- Mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan.
- Melakukan reformasi Polri, termasuk evaluasi sistem rekrutmen dan kinerja kepolisian.
- Menghentikan tindakan represif aparat dalam menangani massa aksi serta mengawal proses hukum secara adil.
- Membebaskan seluruh massa aksi yang ditahan di berbagai daerah di Indonesia.
Meski telah dibubarkan, aliansi mahasiswa menyatakan tidak akan berhenti memperjuangkan tuntutannya. Mereka mengancam akan menggelar aksi susulan jika pemerintah maupun DPRK Aceh Barat tidak menindaklanjuti aspirasi mereka. (*)
Discussion about this post