JAKARTA | BARATNEWS.CO – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Mendes Ahmad Riza Patria, menyapa secara virtual para kepala desa di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi.
Mendes Yandri mensosialisasikan Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
Mendes Yandri mengatakan, Dana Desa telah jadi instrumen pembangunan desa. Total Dana Desa yang telah dikucurkan sejak 2015 mencapai Rp610 Triliun.
“Kemendes PDT telah berusaha maksimal pemanfataan Dana Desa,” kata Mendes Yandri dalam keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).
Mendes Yandri kemudian menjabarkan fokus penggunaan Dana Desa tahun 2025 yaitu pertama, fokus penanganan kemiskinan ekstrem sebesar 15 persen.
“Jika tidak ada kemiskinan, akan didetailkan lagi pada Juklak dan Juknis,” ujarnya.
Fokus kedua, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan perubahan iklim.
Ketiga, peningkatan promosi dan layanan dasar kesehatan termasuk pencegahan stunting.
“Jadi desa-desa yang masih ada Stunting harus jadi perhatian karena hal ini merupakan kata kunci pembangunan bangsa Indonesia,” paparnya.
Keempat yaitu dukungan terhadap program ketahanan pangan atau swasembada pangan. Hal ini penting karena ini program pokok sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Sudah dicantumkan pada Pasal 7 bahwa alokasi sekurang-kurangnya 20 persen dari Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan,” kata Mendes Yandri.
Nantinya, Kemendes bakal terbitkan Juklak dan Juknis soal alokasi dana untuk ketahanan pangan ini, termasuk soal Modul Desa Tematik yang akan diluncurkan tanggal 14 Januari 2025 mendatang di Hari Desa dan Kick Off Festival Bangun Desa.
Mendes Yandri menegaskan, setiap desa di Indonesia yang berjumlah 75.260 desa untuk ikut aktif dalam Festival Bangun Desa dengan beragam lomba seperti Lomba Pemuda Pelopor Desa atau Desa Tematik yang puncak pelaksanaannya bulan Agustus 2025 mendatang.
Fokus kelima, pengembangan potensi Keunggulan desa seperti desa wisata atau desa ekspor.
Selanjutnya, Dana Desa juga bisa digunakan untuk pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk percepatan implementasi Desa Digital.
“Hal ini penting meski ada 22 Ribu Desa yang belum punya sinyal,” urai Mendes Yandri.
Selanjutnya pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal.
“Semua hal ini harus diputuskan Musyawarah Desa dan tidak boleh kongkalikong,” katanya.
Permendesa ini bakal jadi acuan bagi pemerintah daerah hingga desa untuk wujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat desa.
Setelah itu, Mendes Yandri dan Wamendes Ariza kemudian berdiskusi dengan para kepala desa untuk mengetahui persoalan yang dihadapi oleh desa di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi.
Turut hadir Sekjen Kemendes Taufik Madjid dan Pejabat Tinggi di lingkungan Kemendes PDT.
Kemudian hadir secara virtual, Kepala Dinas PMD, Para Camat dan Tenaga Pendamping Desa. (*)
