BANDA ACEH | BARATNEWS.CO – M Nasir resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 yang digelar di Hotel Grand Nanggroe, Rabu (8/4/2026).
Dalam arahannya, M Nasir menegaskan bahwa forum tersebut menjadi tahap krusial dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Ia menekankan, konsultasi publik bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang strategis untuk menyerap aspirasi dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Melalui forum ini, kita ingin memastikan adanya keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga tercipta sinergi yang kuat,” ujar Nasir.
Related posts
Pemerintah Aceh, lanjutnya, menetapkan tema pembangunan tahun 2027 yakni percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan. Tema tersebut diterjemahkan ke dalam sepuluh prioritas utama, di antaranya penguatan syariat Islam, penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, transformasi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup.
Ia menjelaskan, RKPA 2027 memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana kerja pemerintah nasional. Karena itu, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi program di lapangan.
Dalam pemaparannya, M Nasir juga menyoroti sejumlah tantangan makro yang masih dihadapi Aceh. Hingga 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 2,97 persen, yang dipengaruhi oleh dampak bencana alam pada akhir tahun sebelumnya. Sementara itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6,6 persen pada 2029.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan pada September 2025 masih berada di angka 12,22 persen. Pemerintah menargetkan penurunan signifikan ke kisaran 6,39 hingga 7,39 persen pada 2029 melalui penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sekda juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah tekanan inflasi tahunan yang mencapai 5,31 persen hingga Maret 2026. Ia menilai penguatan ekonomi kerakyatan, termasuk melalui koperasi dan program strategis lainnya, menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai wilayah yang rawan bencana, Aceh didorong untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan dokumen penanggulangan bencana, termasuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Pembangunan ke depan harus adaptif terhadap risiko. Tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu melindungi masyarakat serta aset daerah,” tegasnya.
Menutup sambutannya, M. Nasir mengajak seluruh pemangku kepentingan yang hadir untuk berperan aktif memberikan masukan konstruktif demi menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat Aceh. (*)
