BANDA ACEH | BARATNEWS.CO – Muzakir Manaf menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Senin (6/4/2026), dengan agenda utama penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk pembahasannya.
Dalam forum tersebut, yang akrab disapa Mualem itu menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah sekaligus bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif.
“LKPJ ini adalah bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sepanjang 2025, sekaligus menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan ke depan,” ujar Mualem di hadapan sidang paripurna.
Dari sisi fiskal, Pemerintah Aceh mencatat kinerja positif. Realisasi pendapatan daerah mencapai lebih dari Rp10,69 triliun atau sekitar 100,07 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat lebih dari Rp10,61 triliun atau sekitar 95,07 persen.
Tak hanya itu, sejumlah indikator makro juga menunjukkan tren perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh meningkat dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025.
Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen, meski tetap menghadapi tantangan potensi kenaikan akibat faktor bencana. Tingkat pengangguran terbuka pun turun tipis dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen.
Mualem menekankan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak, termasuk dukungan legislatif, unsur Forkopimda, serta partisipasi aktif masyarakat. Ia menilai pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari sinergi lintas sektor yang berkelanjutan.
Di sisi program prioritas, Pemerintah Aceh telah menjalankan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, hingga pemberian beasiswa kepada puluhan ribu pelajar.
Selain itu, pembiayaan jaminan kesehatan juga telah menjangkau lebih dari 1,7 juta penduduk.
Pada sektor ekonomi, realisasi investasi tercatat melampaui Rp9 triliun, disertai peningkatan aktivitas ekspor yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Aceh, kata Mualem, terus mengarahkan kebijakan pembangunan agar berorientasi pada peningkatan daya saing dan kualitas pelayanan publik.
“Seluruh program disusun dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah serta prinsip pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Menutup penyampaiannya, Mualem mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya DPRA, untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan Aceh yang lebih maju dan berkelanjutan. (*)
