ACEH UTARA | BARATNEWS.CO — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara, Jumat (20/2/2026), untuk memastikan penanganan masyarakat terdampak berjalan optimal dan bantuan pemerintah pusat tersalurkan tepat sasaran.
Dalam agenda tersebut, Mendagri didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah. Kunjungan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan respons di lapangan.
Rangkaian kegiatan dimulai sejak dini hari dengan sahur bersama di Aceh Timur, dilanjutkan Shalat Subuh berjamaah dan pertemuan internal bersama jajaran pemerintah daerah. Mendagri dan Wakil Gubernur juga melaksanakan Shalat Jumat bersama masyarakat setempat sebagai bagian dari pendekatan sosial dan komunikasi langsung dengan warga.
Puncak kunjungan berlangsung di Dusun Kareung, Kabupaten Aceh Utara. Di lokasi tersebut, Mendagri bersama Wakil Gubernur menyerahkan bantuan secara langsung kepada warga terdampak. Selain penyaluran bantuan, keduanya juga berdialog dengan masyarakat guna mendengar kebutuhan paling mendesak di lapangan.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat di wilayah terdampak merupakan bentuk komitmen nyata negara dalam memastikan masyarakat tidak menghadapi situasi sulit sendirian.
“Kehadiran kami bersama Mendagri menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendampingi langkah-langkah pusat, memastikan bantuan cepat sampai, dan kondisi warga terpantau langsung,” ujarnya.
Agenda kunjungan ditutup dengan buka puasa bersama serta pelaksanaan Shalat Magrib, Isya, dan Tarawih berjamaah di Masjid Agung Islamic Center Lhokseumawe. Pada kesempatan tersebut, Mendagri turut menyerahkan santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial pemerintah.
Kegiatan di Islamic Center juga dihadiri Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir dan Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar. Setelah seluruh rangkaian agenda selesai, rombongan kembali ke penginapan.
Kunjungan kerja ini menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan pasca-bencana, sekaligus memastikan kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. (*)
