JAKARTA | BARATNEWS.CO — Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya peran media arus utama dalam menjaga kredibilitas Indonesia di tengah tingginya gelombang disinformasi di ruang digital.
Dalam kunjungan ke kantor The Jakarta Post di Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026), Meutya menyampaikan bahwa misinformasi yang masif di media sosial berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan nasional maupun posisi Indonesia dalam isu global.
“Kita saat ini berhadapan dengan misinformasi yang sangat tinggi. Media arus utama berperan menjaga profesionalitas dan menyampaikan informasi yang benar,” ujar Meutya.
Menurut Meutya, derasnya narasi keliru membuat ruang diskusi publik kerap dipenuhi kebisingan (noise), sehingga suara-suara konstruktif yang membangun justru tenggelam. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan masyarakat untuk membedakan informasi yang valid dengan opini yang menyesatkan.
Ia menambahkan, dampak disinformasi tidak hanya terasa di dalam negeri, tetapi juga dapat memengaruhi posisi tawar Indonesia di forum internasional. Salah satu contoh yang disinggung adalah isu partisipasi Indonesia dalam Board of Peace.
“Pemerintah dikritik tentu silakan, tetapi ada isu-isu strategis yang juga menyangkut posisi tawar Indonesia di tingkat global,” katanya.
Meutya menilai media tidak hanya berfungsi menyampaikan kebijakan pemerintah, tetapi juga menjaga akurasi pemberitaan, terutama pada isu-isu sensitif yang berkaitan dengan reputasi dan diplomasi negara.
Menurutnya, publik membutuhkan media yang argumentatif dan analitis agar memperoleh gambaran utuh, bukan sekadar potongan informasi yang memicu emosi.
Ia pun menegaskan bahwa hak atas informasi yang dijamin konstitusi mengandung makna hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Karena itu, praktik jurnalistik berbasis verifikasi dan cek fakta menjadi kunci menjaga kualitas ruang digital.
“Informasi yang benar adalah hak masyarakat. Itu yang harus kita jaga bersama,” tegasnya. (*)
