Dari total 29 desa yang hilang, 21 desa berada di Aceh—tersebar di Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues—serta 8 desa di Sumatra Utara, terutama di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Sementara di Sumatra Barat tidak tercatat adanya desa yang hilang.
JAKARTA | BARATNEWS.CO — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 29 desa di Sumatra hilang akibat bencana longsor dan banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah kini mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi guna memulihkan wilayah terdampak.
Data tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama pimpinan DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2/2026). Menurutnya, bencana tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga berdampak pada hilangnya satuan administrasi desa.
Dari total 29 desa yang hilang, 21 desa berada di Aceh—tersebar di Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues—serta 8 desa di Sumatra Utara, terutama di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Sementara di Sumatra Barat tidak tercatat adanya desa yang hilang.
“Hilangnya desa menjadi persoalan serius karena menyangkut relokasi penduduk dan penataan ulang administrasi wilayah,” ujar Tito.
Secara keseluruhan, bencana di tiga provinsi tersebut menyebabkan 1.205 orang meninggal dunia dan 139 orang masih dinyatakan hilang. Wilayah terdampak meliputi 52 kabupaten/kota, 491 kecamatan, dan 4.511 desa.
Jumlah pengungsi yang sebelumnya menembus lebih dari dua juta orang kini turun drastis menjadi 12.994 orang. Di Sumatra Barat, seluruh pengungsi telah kembali ke rumah atau menempati hunian sementara.
Di Sumatra Utara, tersisa 850 orang pengungsi di Tapanuli Tengah akibat banjir susulan. Sementara di Aceh, masih terdapat 12.144 pengungsi, dengan konsentrasi terbesar di Aceh Utara.
Kerusakan infrastruktur tercatat masif, mulai dari rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, hingga jalan dan jembatan. Di Aceh saja, rumah rusak mencapai 256.258 unit dalam berbagai kategori. Di wilayah pegunungan, longsor memutus akses transportasi dan logistik, sedangkan di dataran rendah banjir bandang merendam permukiman dengan material lumpur dan kayu.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah mengerahkan 90.109 personel gabungan TNI, Polri, kementerian/lembaga, dan relawan. Sebanyak 2.185 unit alat berat dikerahkan membuka akses terisolasi dan membersihkan lumpur. Dari 337 titik pembersihan, sekitar 70 persen telah diselesaikan.
Pemerintah juga mengantisipasi potensi krisis pangan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Bulog untuk memastikan stok pangan minimal tiga bulan di daerah rawan, terutama wilayah pegunungan.
Berdasarkan indikator pemulihan, sebagian besar wilayah terdampak mulai berangsur normal secara fungsional. Di Sumatra Barat, 81 persen daerah terdampak telah mendekati normal. Di Sumatra Utara, angka pemulihan mencapai 83 persen, dengan fokus lanjutan di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Sementara di Aceh, sekitar 56 persen wilayah terdampak telah pulih, sedangkan tujuh daerah lainnya masih membutuhkan perhatian khusus.
Tito menegaskan pemerintah terus memetakan permasalahan melalui rapat koordinasi, peninjauan lapangan, dan dialog dengan kepala daerah agar pemulihan berjalan tepat sasaran.
“Pemerintah ingin memastikan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, akses jalan, dan aktivitas ekonomi kembali normal. Penanganan dilakukan bertahap hingga masyarakat benar-benar pulih,” ujarnya. (*)
